Medan-Intainews.com:Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan penyesuaian iuran atau premi BPJS Kesehatan yang dinilai terlalu tinggi di tengah perekonomian nasional yang tak menggembirakan. Masyarakat terasa berat membayar iuran atau premi asuransi kesehatan itu.

Sebab kenaikannya, kata Ketua YLKI [foto], sudah mencapai dua kali lipat. Artinya tidak wajar penerapan iuran BPJS terlalu tinggi dewasa ini. Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan boleh saja tapi harus disesuaikan dengan iklim sosial ekonomi masyarakat sekarang ini sehingga peserta tidak terbebani. Ini jika pemerintah ingin membantu rakyat.

“Karena itu kita minta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakann iuran BPJS Kesehatan,” pinta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia [YLKI] Medan Sumatera Utara, Abubakar Siddik,SH kepada wartawan di Medan Jumat 8 November 2019.

Dia menyebutkan hal itu seputar santernya pembicaraan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan yang mulai berlaku Januari 2020. Seperti diketahui Peraturan Presiden [Perpres] No.75/2019 tentang Perubahan Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan antara lain disebutkan, untuk pegawai pemerintah daerah dan swasta berlaku 1 Januari 2020.

Bagi peserta bukan penerima upah [PBPU] dan peserta bukan pekerja [PBP] sebesar Rp42 ribu/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Sedangkan iuran sebesar Rp110 ribu/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

Iuran Rp160 ribu/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. “Peserta Mandiri kelas I dan II kenaikannya dua kali lipat.Memang agak berat melihat kondisi sekarang. Kalau satu keluarga lima orang anak dikalikan sajalah. Karena itu besar harapan kita agar kebijakan penyesuaian iuran BPJS ditinjau kembali sehingga dapat diterima setiap lapisan masyarakat,” ujar Abubakar. *Inc-bay