”Diperlukan ketegasan pemerintah, untuk menghentikan berbagai perusahaan penghasil limbah yang merusak lingkungan hidup air di Danau Toba,…”

Medan-Intainews.com:Di tengah Danau Toba dijadikan destinasi wisata prioritas oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, namun masih ada saja perbuatan yang mencemari air Danau Toba.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDI-Sumatera Utara, Mangapul Purba, SH angkat suara, meminta Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara [Pemprovsu] untuk meninjau izin peternakan babi di sekitar Danau Toba.

Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Mangapul Purba ini, peternakan babi PT AN ditinjau kembali izinnya agar kawasan Danau Toba terbebas dari limbah.

Bahkan Mangapul tegas, “Sudah sewajarnya pemerintah mencabut izin perusahaan yang diketahui penghasil limbah di kawasan yang dijadikan destinasi wisata berkelas dunia oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.

Informasi dihimpun Intainews.com, 1 November 2019, sudah banyak masyarakat dan pakar mengungkap terkait PT AN dan keramba jaring apung [KJA] yang masih terus beroperasi.

Direktur Ekesekutif Walhi Sumatera Utara [Sumut], Dana Prima Tarigan pun sudah meminta agar perusahaan ternak mencemari air Danau Toba, ditutup saja, demi kepentingan lebih besar untuk negara dan bangsa.

Mangapul juga meminta PT AF, dan PT Jf yang diketahui menggunakan pakan ikan mengandung kimia dipindahkan dari kawasan Danau Toba, sebab diduga telah menyebabkan pencemaran.

Danau Toba Alami Kerusakan Lingkungan Cukup Parah…

”Di sini diperlukan ketegasan pemerintah, untuk menghentikan berbagai perusahaan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan hidup. Terutama kebersihan air di Danau Toba yang juga digunakan warga untuk aktivitas kehidupan sehari-hari,” tukas Mangapul Purba,SH baru-baru ini.

Terpisah, Pakar ingkungan Hidup Nasional yang berdomili di Medan, Jaya Ajuna dari Universitas Sumatera Utara [USU] mengatakan kepada Intainews.com, “Soal ternak babi di kawasan Danau Toba, sulit bisa dijamin tidak mencemari air Danau Toba. Meski perusahaan itu mengaku telah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah,” sebut Jaya Arjuna.

Terkait upaya mendukung keputusan Pemerintah tentang penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional [KSPN], yang sudah disetujui Presiden Jokowi dan segera dibangun, Jaya Arjuna meminta kepada PT AN agar merelokasi peternakannya.

“Dari bau limbahnya saja sudah bisa diketahui apakah limbahnya sudah diolah sesuai standarisasi dan aturan yang berlaku,” papar Jaya Arjuna. Dia menyebut sangat prihatin terhadap kondisi lingkungan Danau Toba yang telah mengalami kerusakan cukup parah akibat pembuangan limbah peternakan babi, keramba jaring apung [KJA], limbah rumah tangga dan hotel di sekitar danau vulkanik tersebut.

Lindungi Masyarakat dari Perusak Lingkungan

Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Sumut mendesak pemerintah segera menghentikan operasional dan membatalkan seluruh izin usaha peternakan babi milik PT AN di Kabupaten Simalungun, karena diduga kuat telah mencemarkan lingkungan, termasuk kawasan Danau Toba.

Senada dengan Jaya Arjuna, Dana Prima Tarigan menyatakan belum yakin pengoperasian usaha ternak babi PT AN di Nagori Urung Pane, Kecamatan Purba selama ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tarigan mensinyalir selama ini ada kesan pembiaran terhadap usaha ternak babi di sekitar kawasan pinggiran Danau Toba tersebut, sehingga PT AN bersikukuh bisa beroperasi dalam rentang waktu lama.

“Seharusnya, Pemerintah melalui instansi terkait ikut melindungi masyarakat dengan cara tidak membiarkan segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan maupun mencemarkan lingkungan Danau Toba,” tutur Direktur Walhi Sumut Dana Prima Tarigan. *Inc-03