Mahasiswa unjuk rasa di alan M Raja Medan, soal isu perambahan hutan. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Walikota Padangsidempuan, Irsan Efendi Nasution diterpa dugaan perambahan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan [Tapsel]. Ceritanya berseliweran di media online dan mahasiswa unjuk rasa.

Informasi dihimpun Intainews.com, hingga Rabu 30 Oktober 2019, bermula ketika sejumlah aktivis ALARM dan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia [MPHI] memergoki alat berat diduga milik Pemkot Padangsidimpuan, Sumatera Utara memasuki kawasan perkebunan kopi milik Walikota Sidimpuan awal Agustus 2019.

Antara oknum Walikota dan aktivis sempat terjadi perdebatan, ketika para aktivits mempertanyakan status hutan. “Apa dasarmu mengatakan ini kawasan hutan negara, dari siapa kau tahu,” kata irektur ALARM Murnif, menirukan ucapan Walikota kepada mereka.

Pada saat itu bahkan Walikota Irsan, sebagaimana dijelaskan Murnif, menegaskan tidak mau tau soal status hutan dan meminta para aktivis untuk menghadirkan petugas dari Dinas Kehutanan.

“Ini hutan produksi, seharusnya jika di bawah lima hekatare harus mengantongi izin gubernur. Untuk itu, kami melaporkan Walikota ke Mapolres Tapsel, agar dilakukan pengusutan, termasuk dugaan penggunaan alat berat aset Pemkot Padangsidimpuan yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Murnif.

“Usut Tuntas Aktor Intelektual

Sebagaimana dilansir berbagai media, Kasat Reskrim Polres Tapsel mengakui sudah menerima laporannya. “Benar, sekarang masih tahap penyelidikan dan sudah melakukan penyegelan alat berat di lapangan,” kata AKP Alexander Piliang.

Selanjutnya beberapa saat senyap, lalu Aliansi Mahasiswa Berkemajuan Anti Korupsi, Sumatera Utara [Ambak Sumut] melakukan demo di depan Mapolda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, km 10,5, Medan, Jumat 25 Oktober 2019.

Mahasiswa meminta Kapolda Sumatera Utara segera mengambil alih kasus perambahan hutan yang ditangani Polres Tapanuli Selatan. “Lebih dari dua bulan sejak, awal kejadian 6 Agustus 2019, tetapi sampai hari ini belum ada satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tapanuli Selatan,” kata koordinator aksi Muhammad Fadli dalam orasinya.

Mahasiswa menyebut barang bukti beko merek Cat type Long Arm yang sudah dipasang garis polisi sudah dibawa ke luar lokasi kejadian perkara. Mahasiswa meminta Polres Tapanuli Selatan dan Polda Sumatera Utara mengusut tuntas aktor intelektual pembukaan kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan kebun kopi milik Walikota Sidempuan.

Beckhoe Sudah Dipindahkan

Kompol T Matanari, perwakilan dari Humas Polda Sumatera Utara menerima aspirasi mahasiswa. “Adik-adik mahasiswa, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Selain itu, kami dari Humas Polda Sumatera Utara juga akan berkoordinasi dengan Polres Tapanuli Selatan, mempertanyakan sampai di mana perkembangan kasus ini,” katanya.

Sementara Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah [IMM] Sumatera Utara melalui Ketua Umum DPD IMM Sumut Zulham Pardede, mengatakan masyarakat menunggu tindakan Polres Tapsel dan Poldasu mengusut dugaan merusak hutan, “Harus diproses hukum,” tegas Zulham, Senin 28 Oktober 2019.

Senada juga disampaikan Aliansi Mahasiswa Berkemajuan Anti Korupsi [AMBAK] Sumut, Fadli. Menurutnya, sejak kasus ini dilaporkan beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum ada perkembangan terkait penanganan kasus ini.

“Bahkan barang bukti beckhoe yang sempat disegel di lokasi perambahan hutan telah dipindahkan, tetapi tidak disimpan di gudang Polres, melainkan di gudang swasta,” jelas Fadli. Hingga berita ini dipublish, Walikota Sidimpuan belum bersedia memberi keterangan kepada awak media.*Inc-16-04