Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto Istimewa

Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya tidak menyinggung pemberantasan korupsi.

Jakarta-Intainews.com:Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah dilantik diikuti pengambilan sumpah jabatan Minggu, 20 Oktober 2019, untuk periode lima tahun ke depan keduanya memimpin Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar dunia.

Informasi dihimpun Intainews.com hingga Senin 21 Oktober 2019, usai prosesi pelantikan, dalam pidato pertamanya tanpa teks, Jokowi menyebut pemerintahan ke depan harus lepas landas menuju Indonesia maju. “Tetapi semua itu tidak datang dengan mudah, harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat,” tegasnya.

Itu artinya ke depan pemerintahannya, termasuk kementerian-kementerian di bawahnya, harus mampu mengatasi persoalan-persoalan klasik yang monoton tanpa solusi dan hasil. Menurutnya kita tidak lagi cuma bicara proses, yang penting hasil. Caranya, birokrasi tidak tambun, harus dipangkas supaya dapat bekerja dengan cepat dan tepat.

“Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”

Hal itu diungkap Presiden Jokowi di hadapan para anggota dewan, para pimpinan parpol, presiden dan wakil presiden terdahulu, serta pimpinan dan perwakilan negara-negara sahabat.

Pidato perdana Presiden menjadi perhatian Reuters dan mengutip impian Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi negara ekonomi 5 terbesar dunia pada 2045 dengan produk domestik bruto mencapai sekitar US$7 trilliun atau sekitar Rp99 ribu triliun.

Tokoh Aceh Bisa Jadi Menteri

Sebagaimana media Reuters melansir pidato Jokowi, yang bertekad untuk memotong perizinan yang rumit dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Indonesia, yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Jokowi masih menyinggung birokrasi yang selama ini sering kali melaporkan bahwa program yang dirancang sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

“Kalau ditanya, jawabnya, ‘Program sudah terlaksana, Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya,” tutur Jokowi.

Menanggapi visi lima tahun Jokowi-Amin yang menjamin tercapainya program pembangunan, Tokoh Aceh yang juga mantan Tim Perdamaian Aceh, Yusni Sabi, mengapresiasi jika Presiden Jokowi mengakomodir putera terbaik Aceh untuk duduk di kementerian.

Lalu Sudirman Anggota DPD RI dari Aceh, menyatakan Sosok Muhammad Nazar adalah figur yang tepat untuk membantu Jokowi di periode kedua ini. Selain Mantan Gubernur Aceh 2007-2012, Muhammad Nazar berpengalaman dalam konflik karena M Nazar merupakan tokoh sentral di balik perdamaian Aceh.

Tidak Menyinggung Pemberantas Korupsi

Sementara Yusni Sabi, akademisi dan mantan Rektor IAIN Ar Raniry Aceh, menambahkan putera Aceh seperti Muhammad Nazar, memiliki kompetensi pengalaman mumpuni sehingga layak sebagai Menteri.

Selain itu masyarakat merasakan ketatnya pengamanan proses pelantikan Jokowi, yang melibatkan sekitar 30 ribu pasukan keamanan. Ini merupakan antisipasi setelah sebelumnya mahasiswa menggelar demonstrasi dan insiden penusukan Wiranto oleh tersangka yang diduga terkait kelompok militan Islam pada awal bulan ini.

Reuters juga menilai Jokowi terlalu bergantung pada dukungan partai serta beberapa jenderal dari era Suharto. Reuters menyinggung unjuk rasa besar-besaran mahasiswa September 2019. Aksi menolak revisi UU KPK, UU KUHP, dan UU Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi aksi mahasiswa terbesar sejak jatuhnya Presiden Suharto pada Mei 1998.

Sejumlah kritik menilai revisi UU KPK itu mengancam demokrasi, melanggar hak privasi warga negara dan melemahkan pemberantasan korupsi. Dan Presiden Joko Widodo [Jokowi] dalam pidato perdananya tidak menyinggung pemberantasan korupsi. *Inc-17-04