Tapsel-Intainews.com:Disinyalir pembangunan pembangkit listrik tenaga air [PLTA] Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan [Tapsel], Sumatera Utara, memakai [menggunakan] 200 tenaga kerja asing [TKA], lalu para buruh keberatan, bersama SBSI Tapsel dan SBSI Sumut melakukan demo [aksi massa].

Informasi dihimpun Intainews.com, Sabtu 12 Oktober 2019, Serikat Buruh Seluruh Indonesia [SBSI] unjuk rasa [demo] ke Kantor PT SCL anak perusahaan PT NSHE yang menangani pembangunan pembangkit listrik tenaga air [PLTA] Sipirok, Marancar dan Batangtoru [Simarboru] di Marancar, Kamis [10/10-2019] juga ke DPRD Tapsel di Sipirok, Jumat 11 Oktober 2019 [foto].

Demo yang dipimpin Ketua DPC SBSI Tapsel Jefri Simanjuntak dan Sekretaris DPP SBSI wilayah Sumatera Arsula Gultom, menyebutkan 200-an tenaga kerja asing [TKA] asal China ditengarai bebas bekerja sebagai buruh. Terdiri dari tukang cor, mencangkul dan tukang las serta kerja kasar lainnya. Sedangkan tenaga kerja lokal sebagai putra daerah tersingkirkan.

Dengan ini, teriak Arsula Gultom, kami menilai Pemkab Tapsel diduga telah melegalkan keberadaan TKA sebanyak kurang lebih 200 orang di luar tenaga ahli. Dan menelantarkan tenaga kerja lokal yang notabene putra asli Marancar Tapsel,” ujarnya disambut massa aksi lainnya.

Tidak Membuahkan Hasil

“Aksi massa SBSI ini juga dipicu PT SCL yang mengeluarkan surat tentang basic yang dirumahkan, APD, pakaian kerja, slip gaji, BPJS, bus pengangkut karyawan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai keahlian, lembur, komunikasi bahasa dan lainnya, yang dinilai merugikan hak-hak dari karyawan lokal,” ungkap Jefri.

Dan alasan dari PT SCL untuk mengurangi tenaga kerja lokal, ujar Jefri, karena adanya masalah pembebasan lahan, masalah persetujuan gambar [drawing] dan masalah kurangnya dana. Selanjutnya pihak PT SCL meminta perwakilan SBSI untuk dialog satu meja, tetapi setelah dialog berjalan beberapa jam tidak pernah ada kata sepakat.

Pendamping dari pemerintah pada pertemuan yang tidak membuahkan hasil tersebut diwakill Kabid Hubungan Industri Disnaker Tapsel Rudy Pribadi Siagian. Sementara dari PT HSNE yang menerima perwakilan SBSI, Mr Liaw dan Kepala Personalia Ahmad Efendi Nasution.

Ketua DPRD Tunggu Definitif

Massa aksi kemudian meneruskan unjuk rasa ke Kantor DPRD Tapsel, Jumat [11/11-2019] dengan membawa berbagai spanduk, poster, sound sistem serta bendera. Dalam orasinya buruh meminta agar DPRD membentuk Panitia Khusus [Pansus] terkait dengan tindakan sepihak yang dilakukan PT SCL yang merugikan karyawan lokal.

“Kami menduga telah berdiri Negara di atas NKRI yang dilakukan PT SCL dan PT NSHE, karena keberadaan tenaga kerja asing asal China tidak terbuka atau dirahasiakan,” terang Arsula dalam orasinya yang disambut massa aksi kompak, “betul….”

Maka, kata Jefri, kami mendesak agar DPRD segera membentuk Pansus terkait persoalan ini. Ketua DPRD Sementara Husin Sogot Simatupang yang menyambut kedatangan massa SBSI mengatakan, “DPRD Tapsel pada saat ini belum bisa melakukan pekerjaan secara maksimal karena pimpinan DPRD masih status sementara.”

Ketua DPRD Sementara Husin Sogot menyebutkan, kalau sudah defenitif dan AKD sudah ada, tuntutan SBSI dan masyarakat Tapsel lainnya akan kami tindaklanjuti. Usai mendengar sebagai janji Husni Sogot itu, massa membubarkan diri dengan tertib untuk segera melaksanakan Shalat Jumat. Usai shalat Jumat melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati Tapsel. *Inc-16