Ilustrasi. Jokowi. Foto Istimewa

Menunjukkan revisi UU KPK ini bermasalah, aturan batasan usia pimpinan KPK harus minimal 50 tahun. Padahal, pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, berusia 45 tahun.

Jakarta-Intainews.com:Masyarakat dan mahasiswa masih saja menentang Undang-Undang KPK hasil revisi DPR. Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa terus meminta agar RKPK itu dicabut.

Informasi dihimpun Intainews.com, Rabu 2 Oktober 2019, alasan para mahasiswa revisi UU KPK dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], bahkan bisa melumpuhkan beberapa fungsi KPK, salah satunya penindakan.

KPK pun sudah mengungkap ada 26 poin yang berpotensi melemahkan bila UU versi revisi itu diberlakukan. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Syamsuddin Haris, pun menilai pembentukan revisi UU KPK cacat prosedural.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo [Jokowi] harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang [Perppu] untuk mencabut UU hasil revisi itu. “Rancangan Undang-undang KPK hasil revisi yang sudah disetujui DPR bersama presiden itu bukan hanya cacat prosedural, juga cacat substansi,” kata Syamsuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 2 Oktober 2019.

Cacat prosedural yang dimaksud Haris yaitu saat revisi UU KPK dibahas, DPR tak melibatkan partisipasi publik. Bahkan, KPK sebagai stakeholder pun juga tak dilibatkan. Haris menilai hal tersebut sangatlah janggal, sebab, institusi yang akan diubah kewenangannya malah tak ikut diajak dalam proses perumusan.

Overpower

“Di samping ketergesa-gesaan, diam-diam, dan lain sebagainya itu kita semua ‘kan tahu penyiapan undang-undang revisi undang-undang KPK, itu secara diam-diam dan hampir tanpa pengetahuan publik,” kata dia.

Adapun terkait substansi, Haris menilai banyak poin revisi yang bukan hanya melemahkan KPK, tapi malah melumpuhkan. “Jadi dua konsep pemahaman yang berbeda. Kalau sekadar melemahkan bisa sedikit dimaafkan, tapi ini pelumpuhan,” sambungnya.

UU hasil revisi, sambungnya, membuat KPK tak lagi sesuai tugasnya, sebab fungsi penindakan dalam UU yang baru digembosi. Ia menilai, apabila UU ini diterapkan, KPK hanya akan menjadi ‘Komisi Pencegahan Korupsi’, bukan ‘Pemberantasan’.

Senada, ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, menyebut, ada beberapa poin yang bermasalah dalam UU KPK baru. Mulai dari adanya pembentukan Dewan Pengawas yang overpower hingga kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara [SP3].

Kesempatan Pulihkan Martabat

Menurut dia, yang paling bisa menunjukkan bahwa revisi UU KPK ini bermasalah yakni aturan batasan usia pimpinan KPK harus minimal 50 tahun. Padahal, ada satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, yang masih berusia 45 tahun.

“Ada salah satu orang yang terpilih sekarang belum usia 50 [tahun], artinya belum bisa dilantik. Mau turun ke posisi enam, Sigit [Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan] belum 50 [tahun] juga.

Dengan begitu, tutur Zainal, sudah seharusnya Perppu KPK dikeluarkan untuk menjawab sejumlah permasalahan yang ada di UU KPK baru. Haris menilai, ini saatnya Jokowi menunjukan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.

“Jadi Perppu mengenai UU KPK itu kesempatan Presiden memulihkan martabat beliau yang sejak awal memang berkomitmen untuk tegakkan pemerintahan bersih dan mengawal KPK kuat,” tukasnya. *kpn