Ori Rahman SH

“Dalam negara demokrasi, maka rakyat dijamin haknya untuk menyampaikan pendapatnya, dan boleh berbeda pendapat dengan penguasa.”

Jakarta-Intainews.com:Cara-cara kekerasan saat menghadapi demonstrasi mahasiswa, terbukti gagal menurunkan tensi politik di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan memperburuk citra demokrasi yang susah-payah dibangun Presiden Joko Widodo sebagai presidennya rakyat jelata.

Hal itu disebutkan Teddy Mihelde Yamin, peneliti Cikini Studi di Jakarta, Jumat 27 September 2019. “Tewasnya Randi dan Yusuf, menambah daftar panjang kekerasan aparat keamanan saat menangani unjuk rasa mahasiswa. Kami prihatin melihat perlakuan aparat keamanan yang justru memperlihatkan arogansi kekuasaan,” ungkap Teddy Mihelde Yamin.

Meski Presiden Joko Widodo sudah mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya kedua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, belum cukup bila tidak diikuti langkah penegakan hukum secara terbuka, tanpa pilih kasih.

“Kekerasan bukan cara yang elok saat menghadapi pengunjuk rasa. Polisi terlatih harus taat dengan prosedur tetap yang menjadi pedoman saat pengamanan unjuk rasa,” tutur Teddy.

Langkah Persuasif dan Preventif

Ditambahkannya, percuma polisi dikasih anggaran APBN besar, tapi untuk kualitas aparatnya saat berhadapan dengan massa malah kedodoran. “Faisal Amir, mahasiswa Al Azhar yang sempat kritis karena luka-luka saat demo di DPR, harus diselidiki penyebabnya. Pemerintah tak cukup hanya merasa prihatin atas jatuhnya korban,” tukas Teddy Mihelde Yamin.

Terlepas adanya aksi kekerasan oleh simpatisan mahasiswa maupun upaya premanisme, kata peneliti Cikini Studi lainnya Ori Rahman SH, justru harus dihadapi dengan sikap tenang yang mengedepankan langkah persuasif dan preventif.

“Jangan sebelum keadaan darurat, tapi sudah menggunakan alat pentungan, gas air mata, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Polisi harus terlatih, kalau belum mampu coba latihan sama tentara dulu,” kata Ori Rahman yang juga seorang advokat.

Menggertak Opinion Leader

Cikini Studi juga prihatin dengan cara-cara pemanggilan dan interogasi polisi terhadap jurnalis Dhandy Dwi Laksono. Dalam kerangka sistem demokrasi yang bebas menyampaikan pendapat maupun pikiran, cara penangkapan seperti pelaku kriminal, tak dapat diterima.

“Dalam negara demokrasi, maka rakyat dijamin haknya untuk menyampaikan pendapatnya, dan boleh berbeda pendapat dengan penguasa,” kata Ori Rahman.
Seharusnya tim komunikasi pemerintah, ungkap Ori, tampil ke depan untuk menjelaskan apa yang terjadi di Wamena Papua kepada publik.

Bukan malah menggunakan pasal-pasal hukum untuk menggertak para opinion leader. Malah cara gertakan, membuat aparat bisa blunder secara opini dalam masyarakat.
Sementara itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik [FISIP] Universitas Sumatera Utara [USU] Dr Iskandar Zulkarnain mengatakan, jika ada perbedaan pendapat agar tidak disikapi dengan ancaman sebagai tersangka maupun kekerasan psikologis.

“Dalam kasusnya Dhandy yang langsung dilakukan penangkapan, menunjukkan arogansi kekuasaan aparat,” tuturnya. Dr Iskandar menambahkan, seharusnya jika pemerintah merasa apa yang disampaikan Dhandy itu tidak benar, maka pemerintah bisa melakukan klarifikasi atau jawaban terhadap hal tersebut,” kata Iskandar Zulkarnain, dosen USU ini. *Inc-04