Ilustrasi

“Tinggal di Inspektoratlah. Kalau Inspektorat tidak mampu untuk menyelesaikannnya, limpahkan saja ke ranah hukum.”

Palas-Intainews.com:Pemilihan Kepala Desa [Pilkades] serentak Oktober 2019 di Kabupaten Padanglawas [Palas], Sumatera Utara bakal mengikutserkan calon Kepala Desa [Kades] Aek Buaton, HMN yang sebelumnya bermasalah keuangan Dana Desa [Dandes] jutaan rupiah.

Warga yang tak ingin disebutkan namanya, keberatan mantan Kades Aek Buton, Kecamatan Aek Nabara yang saat menjadi Kades, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] Inspektorat Pemkab Palas, bermasalah terkait keuangan Dandes, bisa dicalonkan kembali.

“Jika benar dijadikan calon, sebaiknya segera saja dibatalkan, karena masih ada tokoh-tokoh yang lebih baik,” katanya. Ditambahkannya, kasus HMN diketahui, mengacu surat Nomor : 713/547/LHP/2018 tanggal 06 Juli 2018 ditandatangani Wakil Bupati Palas, H Ahmad Zarnawi Pasaribu.

Informasi dihimpun Intainews.com, Jumat 20 September 2019, saat dikonfirmasi Kepala Inspektorat Kabupaten Palas, Sumatera Utara, Parmohonan Lubis mengakui terkait LHP yang bermasalah itu. “Itu limpahan dari Polres Tapanuli Selatan [Tapsel], disuruh untuk mengauditnya kembali,” ungkapnya.

Berdasarkan LHP penggunaan APBDes Desa Aek Buaton, tim inspektorat Pemkab Palas menemui beberapa hal, terdapat belanja APBDes Desa Aek Buaton yang belum dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti lengkap dan sah sebesar Rp 185.201.000.

Limpahkan ke Ranah Hukum

Dan pertanggungjawaban yang belum lengkap dengan bukti-bukti pendukung sebesar Rp 42.800.000, adanya kekurangan bayar pajak negara belum disetor Rp 17.423.268. Mantan Kades Aek Buaton HMN saat dikonfirmasi via HP miliknya nomor 0822 7744 9xxx, hingga berita ini dipublikasikan belum berkenan menjawab soal pencalonan dirinya.

Menanggapi temuan Inspektorat tersebut, Camat Aek Nabara Drs Pamonoran Siregar sudah mengatakan kepada HMN, atas temuan tersebut harus segera dibayar [diselesaikan] semua itu.

“Saya sudah menyarankan sebelum berakhir jabatan Kadesnya. Dan saya pun memberikan surat izin berkelakuan baik untuk sarat pencalonannya, karena belum ada keputusan hukum,” tutur Pamonoran Siregar, melalui telepon selulernya.

Selanjutnya menurut Camat Aek Nabara, Pamonoran, “tinggal di Inspektoratlah. Kalau Inspektorat tidak mampu untuk menyelesaikannnya, limpahkan saja ke ranah hukum.” *Inc-21