Ketua LSM Gatwamtra Binjai Aminton Pakpahan

“Ini mengherankan, kenapa BPN Deliserdang mengeluarkan sertifikat tanah HGU yang arealnya masuk kota Binjai,” ujar Aminton.

Binjai-Intainews.com:Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deliserdang [DS], Bupati Langkat dan Walikota Binjai disertai DPRD harus meneliti ulang batas wilayah, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Binjai, Langkat dan Deliserdang.

”Ketiga daerah itu sangat perlu berkordinasi memastikan batas wilayah, jangan memperhitungkan untung dan rugi, semua kita Sumatera Utara,” ujar Ketua LSM Gatwamtra Binjai Aminton Pakpahan, Sabtu, 14 September 2019.

Aminton bahkan sudah mengirimkan data ke Kemendagri dan Menteri Agraria/BPN tentang batas wilayah kota Binjai setelah diperluas dengan kekuatan hukum PP No.10 tahun 1986 yang ditandatangani Presiden RI Soeharto.

Tumpang tindih lahan yang dikuasai kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang menjadi rancu dengan lahirnya sertifikat HGU No.54 dan 55/ desa Tunggurono, tertanggal 29 Juni 2003. “Ini mengherankan, kenapa BPN Deliserdang mengeluarkan sertifikat tanah HGU yang arealnya masuk kota Binjai,” ujar Aminton.

Menurutnya desa Tunggurono sudah tidak ada lagi, sebab di dalam PP No.10 /1986, Desa Tunggurono seluruhnya menjadi wilayah kotamadya Binjai. Dalam Peraturan Pemerintah No.10 ditetapkan Desa Tunggurono dimasukkan ke wilayah Kecamatan Binjai Timur bersama Desa Sumber Mulyo Rejo.

”Perataruran Pemerintah No.10 /1986 seharusnya dijadikan acuan oleh BPN Kabupaten Deliserdang mengeluarkan sertifikat HGU PTPN 2. Hal ini perlu dikaji ulang, dan jangan lakukan okupasi [pembersihan], sebelum ada kepastian,” ujar Aminton.

Koordinasi Gubsu dan 3 kepala daerah disertai DPRD sangat urgen dan perlu dipercepat, mengingatkan status lahan yang berbatas dengan Binjai dihuni pabrik, tidak jelas pembayaran PBB, izin usaha, dampak lingkungan hidup.

DPRD Keluarkan SK

”Bahkan dalam satu perusahaan terdapat nama yang berbeda,” ujar Simarmata dari LSM Gatwamtara yang sudah mencek ke pabrik pemecah batu, pabrik springbed yang diketahui masyarakat dulunya masuk kota Binjai, kenapa sekarang masuk Kabupaten Deliserdang.

Masih Aminton menyebutkan, pada PP No.10/1986 ditetapkan Binjai di sebelah utara dibatasi desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan pasar IIII serta desa Tandem Hulu I PTP IX Tandem Hulu, Deli Serdang.

Sebelah timur berbatas dengan Desa Serba Jadi/Tali air dan sungai Diski,KM 17, jalan Binjai- Medan,Kecamatan Sunggal DS. Di sebelah selatan dibatasi Kampung Selang Tengas,Kecamatan Kutalimbaru dan Lau Tenges di km 31, jalan arah ke Namutrasi serta pasar III dusun Candi Roso [Addi mulyo] arah ke Namuukur dan batas wilayah Kecamatan Sei Bingai.

“DPRD harus berperan aktif, sebab ketiga DPRD yaitu Deliserdang, Langkat dan Kota Binjai mengeluarkan Surat Keputusan [SK] sebagai persetujuan penerimaan perluasan serta batas wilayah,” Tegas Aminton.* Inc-08