Ilustrasi. Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Papua sangat tinggi. Kepercayaan itu didasarkan pada fakta Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang memiliki peran besar dalam menjaga dan menegakkan perdamaian di banyak tempat di muka bumi.

“Kepercayaan masyarakat dunia pada kemampuan kita menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat sangat tinggi. Bagaimanapun juga Indonesia adalah role model yang dalam berbagai kesempatan berhasil membuktikan demokrasi adalah formulasi terbaik untuk menyelesaikan benturan kepentingan,” kata dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri [UIN] Jakarta, Teguh Santosa.

Pesan Teguh itu disampaikan sebagai respon atas pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM [OHCHR] Michelle Bachelet. Menurut Teguh, pernyataan Bachelet yang disampaikan baru-baru ini, dengan tegas memperlihatkan kepercayaan itu.

“Saya bisa menangkap keprihatinan Michele Bachelet, kita semua prihatin dan saat ini ikut berupaya memulihkan keadaan,” ujar Teguh. Mantan Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini pernah berinteraksi dengan Komisi IV PBB yang menangani Politik Khusus dan Dekolonisasi.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] ini juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan bingkai umum yang pas. Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan masyarakat Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.

Buktinya, tidak ada satu pun produk hukum di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di Indonesia.

Banyak tokoh Papua yang menempati posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di TNI dan di Polri. Persoalan yang dihadapai masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara umum sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni masih ada ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, mismanajemen pemerintahan, korupsi yang masif, dan sebagainya.

Teguh juga mengatakan perlu memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menjadi “jurubicara” yang menjelaskan situasi di Papua dan Papua Barat. “Layar informasi jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” tutur Teguh. *Inc-04