Kepala BNN Heru Winarko [kiri] dan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi

Medan-Intainews.com:Sumatera Utara [Sumut] merupakan salah satu provinsi darurat narkoba. Sebagian besar peredarannya menyasar anak-anak muda. Tidak hanya di perkotaan, peredaran narkoba juga sudah sampai ke tingkat pedesaan.

Khawatir tentang hal itu, Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi meminta bantuan Kepala Badan Narkotika Nasional [BNN] Republik Indonesia [RI] Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko untuk menanggulangi peredaran narkoba di Sumut.

Gubernur berterima kasih dan berharap besar kedatangan Kepala BNN Pusat akan memberikan pencerahan khususnya untuk usaha-usaha pemberantasan narkoba di Sumut. “Tolong kami dibantu Pak, arahkan kami, tindakan-tindakan apa yang harus kami lakukan, agar narkoba hilang dari Sumut ini,” ujar Edy di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Minggu sore 18 Agustus 2019.

“Kemarin saya mengunjungi lapas Tanjung Gusta pada di hari kemerdekaan. Sejumlah 80 % penghuninya berkaitan dengan kasus-kasus narkoba. Banyak anak muda pula, miris kita. Bagaimana masa depan Sumut kalau anak mudanya begini. Narkoba ini kejam, merusak mental dan masa depan,” ungkap Edy.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi

Kedatangan Heru berserta rombongan ke Sumut untuk pelatihan dan penyeragaman terkait rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkoba melalui rekomendasi Tim Asesmen Terpadu [TAT]. Para peserta yang akan mengikuti pelatihan yakni penyidik dari BNNP Sumut, Polda/Polres, jaksa penuntut umum, hingga hakim yang menangani perkara narkoba.

Kepala BNN Heru Winarko membenarkan narkoba merupakan salah satu permasalahan yang amat serius di Sumut. Untuk ituh, BNN memilih Sumut sebagai salah satu lokasi tempat pelatihan selain Lampung dan Samarinda.

Pelatihan yang akan dilaksanakan selama empat hari, kata Heru, salah satunya untuk menyamakan persepsi tentang Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Kalau salah penerapan, bisa merugikan warga. Jadi ada yang direhab ada yang diasesmen. Diasesmen ini untuk melihat apakah dia termasuk sindikat jaringan atau seperti apa,” terangnya. *Inc-03