Medan-Intainews.com:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaksanakan verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak [KLA] kepada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara [foto].

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga, Rini Handayani, SE, MM, mengatakan kepada 10 kabupaten/kota yang telah masuk tahap verifikasi lapangan, dijelaskan evaluasi KLA dilakukan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten/Kota.

“Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dinilai dari 24 indikator yang tergabung dalam 5 klaster, yaitu, hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusu s bagi anak berkebutuhan khusus,” tutur Rini Handayani, Jumat Juli 2019.

Dikatakannya, kabupaten/kota layak anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana.

“Adapun kabupaten/kota yang dievaluasi yaitu, Sibolga, Padangsidimpuan, Karo, Dairi, Deliserdang, Labuhanbatu, Mandailing Natal, sedangkan 3 kabupten/kota lainnya diverifikasi langsung ke lapangan yaitu, Tebingtinggi, Medan dan Labuhanbatu utara [Labura],” ujar Rini.

Bagi Kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam evaluasi KLA akan mendapatkan
penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, kepada bupati/walikota kepada puncak peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2019 di Kota Makasar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu Hj Nurlela, SH, M.AP yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengucapkan terimakasih kepada tim verifikasi lapangan evaluasi KLA 2019.

Edy berharap keterwakilan 10 Kabupaten/Kota ini dapat meraih hasil yang maksimal berupa penghargaan kabupaten/kota layak anak.
“Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, “ tukasnya. *Inc-04