Wagubsu & Kantor Gubernur Sumatera Utara. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Pemprovsu yang diharapkan akan mampu mendongkrak anggarannya apalagi di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang telah banyak berjanji akan memperbaiki Sumatera Utara menuju Sumut yang bermartabat.

Di balik upaya itu, namun target anggaran tidak tercapai yang sudah dicacatkan di buku APBD Provinsi Sumut (Provsu). Dari informasi yang diperoleh wartawan, pengetatan anggaran terpaksa harus dilakukan dikarenakan ada Rp 1,57 triliun pemasukan dana yang bersumber dari pajak air bawah tanah PT Inalum tidak dibayarkan.

Wagubsu Musa Rajecksyah yang dikonfirmasi terkait masalah ini membenarkan adanya keharusan dilakukannya pengurangan anggaran tersebut. “Kenapa dikurangkan karena memang kemarin perhitungan pajak Air Permukaan (PAP) dari PT Inalum sudah dicacatkan sebagai anggaran belanja namun belum dibayarkan.

Artinya, ungkapnya, “Di sini kan dicacatkan sebagai piutang yang kemudian karena belum dibayar terjadi deficit, sehingga anggaran belanja pengeluaran yang kurang penting di setiap OPD ini harus dikurangi, ujar Musa Rajeckshah yang akrab disapa Ijeck.

Ini, tambah Ijeck, tercacat untuk uang yang belum masuk dan sudah ditandai sekitar 15 %. Terkait ini sudah dilakukan rapat dan ada pengarahan ke OPD untuk belanja yang belum dibutuhkan dikurangi. Selain itu juga sudah dibentuk Tim penagihan pajak tertunggak yang ketua Timnya saya sendiri,” ungkap Wagubsu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Hakim Pengadilan Pajak Jakarta menolak pengajuan banding PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk kasus sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

Putusan itu masa pajak November 2013 hingga November 2015 atau untuk 25 tahun masa pajak atau dengan total nilai kewajiban pajak air permukaan Rp1,57 triliun lebih. Keputusan berbeda dengan masa pajak yang telah diputus sebelumnya (2 Oktober 2018), yaitu untuk masa pajak April 2016 hingga April 2017.

Putusan Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Drs Bambang Basuki, Hakim Anggota Ali Hakim dan Hakim Anggota Gunawan Setiyaji. Pajak Air Permukaan, merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas penggambilan/pemanfaatan air permukaan.

Ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ditolaknya Permohonan Banding PT Inalum tentu akan memiliki konsekuensi yuridis terhadap kewajiban pembayaran Pajak Air Permukaan PT Inalum.

Sama halnya apabila Permohonan Banding ini diterima akan memiliki dampak bagi Pemprov Sumut. Dengan ditolaknya Permohonan Banding ini, berarti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh Pemprov Sumut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpukan alumunium hasil produksi Inalum. Foto Istimewa

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Inalum diwajibkan selain membayar Pokok Pajak yang masih terutang juga harus membayar sejumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, Banding atau Kasasi dan Pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Sengketa banding Pajak Air Permukaan PT Inalum yang sudah menjalani persidangan di Pengadilan Pajak untuk masa pajak November 2013 sampai April 2017. Diantaranya yang sudah diputus Pengadilan Pajak adalah untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017, serta masa pajak November 2013 sampai November 2015.

Sementara yang belum diputus adalah untuk masa pajak Desember 2015 sampai Maret 2016. Perlu diketahui Persetujuan APBD Sumut 2019 ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Sumut dan Gubernur Sumut tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumut tahun 2019, yang dilakukan oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

APBD Sumut 2019 yang disahkan tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 15.271.676.789.618 dan Belanja Daerah Rp 15.487.832.036.618 (defisit Rp 216.155.247.000). Kemudian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 500.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 283.844.753.000, dengan jumlah pembiayaan netto Rp 216.155.247.000.

Sekretaris Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provsu Fadly yang dikonfirmasi Jumat (7/6) menyatakan sampai saat ini PT Inalum belum juga membayarkan tunggakan pajaknya.

Terkait pengetatan anggaran, masyarakat Sumut masih ingat terjadinya masalah pengetatan anggaran yang dikenal dengan rasionalisasi Rp1,57 triliun anggaran, terjadi di zaman keputusan Rp1,57 triliun dikepemimpinan mantan mantan gebernur Gatot Pujo Nugroho yang telah ditangkap dan dipenjara KPK. *Inc-04