Nias Barat-Intainews.com:Sejumlah kasus pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara telah dihentikan

Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat Yulianus Gulo (foto) yang ditemui di mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kota Gunungsitoli, Rabu 29 Mei 2019 membenarkan hal tersebut.

Menurut ketua Bawaslu Nias Barat bersama komisioner Bawaslu Nias Barat Hezkieli Daeli dan Efik RN Gulo, penghentian kasus pelanggaran pemilu di Nias Barat merupakan keputusan Sentra Penerapan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dia mengungkapkan ada empat kasus pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Barat, tiga diantaranya dihentikan setelah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Tiga kasus pelanggaran pemilu yang kita tangani dan limpahkan ke Sentra Gakkumdu semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dihentikan,” jelasnya.

Yulianus mengaku Bawaslu telah berupaya agar ketiga kasus tersebut dapat ditingkatkan dan pelaku dihukum, tetapi setelah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu dan dilakukan kajian bersama pihak Kepolisian, semuanya dihentikan. “Kita sudah melakukan kajian dan mengumpulkan bukti bukti, tetapi setelah dibahas ditingkat Sentra Gakkumdu, semuanya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana,” tuturnya.

Ketiga kasus yang ditangani Bawaslu tersebut adalah kasus pelanggaran pemilu yang dilaporkan Taufik Fatizaro Gulo pada tanggal 2 Mei 2019 terkait pelanggaran adminitrasi yang telah ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang surat suara TPS 2 Desa Ambukha, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat tanggal 4 Mei 2019.

Kemudian laporan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kembali oleh Taufik Gulo melalui kuasa hukumnya Eman Syukur Harefa, SH tanggal 9 Mei 2019 dengan terlapor ketua dan anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) Tps 2 Desa Ambukha, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Utara.

“Setelah kita lakukan kajian awal dan simpulkan ada pelanggaran pemilu serta memenuhi syarat formil dan materil, kasus ini kita limpahkan ke Sentra Gakkumdu,” terangnya. Namun, setelah dilakukan pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga laporan tersebut dihentikan.

Yang ketiga adalah temuan Bawaslu tentang penggelembungan suara caleg DPR RI dari Partai Golkar dengan terlapor Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Lahomi, Lolofitu Moi dan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Kasus tersebut juga dihentikan oleh Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana.

Sedangkan kasus laporan tindak pidana pemilu yang dilaporkan Berkat Suci Daeli didampingi kuasa hukumnya Eman Syukur Harefa,SH pada tanggal 20 Mei 2019 dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Alasannya karena setelah dilakukan kajian dan penelitian oleh Bawaslu, laporan tersebut sama dengan laporan Taufik Fatizaro Gulo dan sudah pernah diselesaikan. “Kami Bawaslu tidak dapat berbuat apa apa atas penghentian semua kasus yang kami limpahkan ke Sentra Gakkumdu, karena dalam Sentra Gakkumdu ada tiga unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” terangnya.

Dia bahkan mengakui sangat berharap temuan Bawaslu tentang penggelembungan suara caleg DPR RI dari Partai Golkar bisa naik, karena pada pembahasan pertama kasus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Sehingga para terlapor disangkakan dengan pasal 551, 505 dan 532 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, tetapi pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, menghentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. *In-12