Dari kiri ke kanan, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua KPK Agus Rahardjo, Dirjend Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumut Bambang Priono bergandengan tangan usai konferensi pers.

Beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut, menurut Ketua KPK, bahkan melebihi 72%. Kabupaten Samosir capai 83%, Sergai 82%, Langkat 80%, disusul Siantar 70%.

Medan-Intainews.com:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korupsi Provinsi Sumatera Utara (Utara) yakni sebesar 72%, merupakan pencapaian yang bagus.

Hal ini diutarakannya pada konferensi pers Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama KPK Republik Selasa 14 Mei 2019, di Aula Raja Inal Siregar, lantai 2, Kantor Gubernur di Medan.

Konferensi pers tersebut dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Bambang Priono.

“Jadi di MCP itu terdiri beberapa bagian yang kita monitoring. Seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya, ujar Agus.

Masing-masing bagian itu, tambahnya, dimonitoring, yang bagus, menengah, dan buruk. Jadi kalau Sumut capai 72% itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian besar itu sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan.

“Melalui MCP, kita bisa melihat bidang-bidang mana yang rawan menjadi celah korupsi. Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut,” ungkap Agus Rahardjo.

Dirinya menyampaikan harapan kepada Pemprovsu, begitu juga seluruh kepala daerah kabupaten/kota se Sumut yang hadir, untuk memperbaiki masing-masing bagian yang masih belum memperoleh nilai bagus. Sehingga, aksi pencegahan korupsi di Sumut bisa mendekati sempurna.

Sebagai informasi, Agus juga menyampaikan kegiatan pendampingan oleh KPK RI dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. “Saat ini, sudah ada sembilan kordinator wilayah KPK di Indonesia untuk mendampingi kegiatan monitoring. Kita melakukan monitoring ini lewat MCP tadi,” jelasnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menambahkan. Untuk meningkatkan progres MCP ini, dirinya mengharapkan seluruh pihak untuk turut aktif mengawasi dan memonitoring jalannya transparansi di Sumut.* Inc-03