Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Pemilihan umum (pemilu) tahun ini yang diselenggarakan serentak telah menyebabkan duka. Banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sakit atau bahkan meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai petugas KPPS yang menjadi korban pemilu serentak ini disebabkan faktor utama, yakni tidak adanya dukungan soal kepastian hukum bagi mereka.

Titi menilai, penyelenggara pemilu sangat tidak siap menyelenggarakan pemilu secara serentak. Bahkan, lanjut dia, yang terjadi bukanlah pemilu serentak seperti yang diharapkan, tetapi “pemilu borongan.”

“Logikanya, mau menyelenggarakan pemilu serentak, tapi kata saya ini pemilu borongan memborong lima pemilu sekaligus. Tapi, cara pengaturnya masih berlogika ala pemilu terpisah antara pileg dan pilpres,” kata Titi Anggraini dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu 11 Mei 2019.

“Sebagai ilustrasi, ketika kita bicara 2019 kita akan melaksanakan sesuatu yang kita belum punya referensi secara praktik, sehingga harus ada diskusi yang mendalam. Tapi selalu praktiknya injury time. Undang-undang Pemilu saja ditandatangani 16 Agustus 2017 sementara tanggal 17 Agustus 2017 tahapan pemilu resmi dimulai,” tutur Titi.

Selain itu, DPR dipandangnya juga terlampau menyita waktu dalam membahas detail-detail pemilu. Padahal, menurut Titi, seharusnya yang membahas detail demikian adalah penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Titi mengatakan, hasrat DPR mengatur hingga ke detail pemilu terjadi karena proses yang dibangun tidak didasari atas rasa percaya di antara instansi-instansi negara. “Harusnya detail ada di KPU, UU Bicara prinsip rujukan dari yang detail. Tapi UU kita ingin mengatur semuanya. Makanya ada 570-an pasal itu,” jelas dia

Lebih lanjut, kata Titi, penyelenggaraan pemilu serentak sebenarnya adalah ide yang bagus. Masyarakat juga tidak boleh tergesa-gesa langsung memisahkan pemilu DPR dan presiden nantinya. Namun, evaluasi pemilu borongan yang terjadi memang harus dilakukan. *rpo