Bupati Madina Dahlan Nasution. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Soal Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara Dahlan Hasan Nasution, yang mundur dari jabatannya setelah Jokowi-Ma’ruf Amin kalah di wilayahnya menjadi sorotan. Menanggapi hal itu Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan alasan itu tidak lazim dan bisa menciderai amanat masyarakat.

Informasi dihimpun Intainews.com, Senin 22 April 2019, bahkan Menteri Tjahjo menilai alasan Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Minggu 21 April 2019, Dahlan sudah membuat surat dan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun, ungkap Tjahjo surat tersebut tidak tepat jika langsung dialamatkan ke Kemendagri.

“Secara prosedural, seharusnya surat itu ditujukan kepada DPRD, selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” katanya. Sementra menurut Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, Jokowi kalah kami yang tanggungjawab.

Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberi keterangan pers soal Bupati Madina.Foto Istimewa

“Yang bertanggung jawab memenangkan atau tidak, secara formal adalah tim kampanye itu sendiri. Karena itulah kami yang bertanggung jawab,” jelas Hasto menyoroti mundurnya Bupati Madina Dahlan Nasution.

Menurut Hasto, berdasarkan undang-undang, seorang Kepala Daerah tidak boleh menjadi Ketua Tim Kemenangan dan hanya boleh jadi pengarah. Sehingga posisi Dahlan selaku Bupati tidak termasuk ke dalam tim kampanye, di tingkat nasional maupun daerah.

“Karena itu lah yang bertanggung jawab memenangkan atau tidak secara formal adalah tim kampanye itu sendiri. Karena itulah kami yang bertanggung jawab,” tegas Hasto. Namun Hasto belum dapat memastikan apakah benar penyebab mundur diri politisi Partai Nasdem, Bupati Madina ini benar karena Jokowi-Ma’ruf kalah.

Mundurnya Bupati Madina itu diketahui banyak kalangan bersamaan dengan beredarnya surat terbuka yang dibuatnya beredar di kalangan wartawan dan dibenarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.*Inc-17