Medan-Intainews.com:Ada 34 kasus pelanggaran yang diproses, diantaranya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dugaan pelanggaran dilakukan oknum kepala desa (Kades) mendukung (mengkampanyekan) salah satu pasangan capres/cawapres. Kasus lainnya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) mengkampanyekan salah satu caleg yang diusung parpol tertentu via akun media sosial (medsos).

Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang (foto), usai memberikan pembekalan kepada puluhan unsur Lembaga Pengawas Pemilu (LPP) dan wartawan pada sosialisasi bagi pemantau Pemilu tahun 2019, Kamis 11 April 2019 di Hotel Grandhika Medan.

Bawaslu, ungkap Suhadi Sukendar, kehadiran LPP sangat terbantu pada pelaksanaan Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan serentak 17 April 2019.

Laporan lainnya yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumut ada juga sejumlah kasus pelanggaran tahapan pemilu yang dilakukan oknum calon legislatif (caleg). Walau tidak ingat persis persentasinya, mayoritas laporan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di Kota Medan.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, unsur LPP dan kalangan awak media serta elemen masyarakat dipandu Edward Bangun memberikan saran dan kritik. Di antaranya perlunya samacam simulasi agar tenaga LPP di lapangan bisa lebih cakap.

Di penghujung sosialisasi komisioner Bawaslu Suhadi secara simbolis memberikan sertifikat kepada 2 LPP yang telah diakreditasi untuk melaksanakan tugas pemantauan pemilu. *Inc-03