Kadis ESDM Aceh, Mahdinur. Foto Istimewa

Status PT EMM sekarang ini lagi digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh. Telah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

Nagan Raya-Intainews.com:PT Emas Mineral Murni (PT EMM) sudah lama diprotes warga setempat, akhirnya angkat kaki dari Bautong Ateuh, Nagan Raya, Kamis 11 April 2019 setelah mendapat desakan dari masyarakat setempat. Warga sekitar meminta agar barang dan kamp yang terletak di wilayah itu, segera dikeluarkan dari lokasi tambang.

Informasi dihimpun Intainews.com Kamis (11/4), Penolakan PT EMM  kehadiran perusahaan tambang itu menurut warga, karena telah mengekspolarasi kekayaan alam Aceh yang merupakan tanah leluhur masyarakat. Dari penolakan itu akhirnya PT EMM menyatakan akan keluar lokasi itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Humas PT EMM Dwi Yanto berdasar surat masyarakat Beutong ditandatangani di atas materai.

Isi dalam surat itu, sebagaimana dilansir Rencongpost.com, isinya “Kami yang bertanda tangan atas nama PT EMM tidak akan kembali lagi. Dan kami PT EMM akan keluar dari Beutong Ateuh. Karena Izin dari Menteri ESDM tahun 2017 lokasi izin PT EMM di kecamatan Beutong bukan di kecamatan betung Ateuh Benggalang. Maka kami Pihak PT EMM akan menghentikan dan tidak akan kembali lagi. Dan dalam waktu 24 jam kamp akan kami bongkar juga semua karyawan tidak boleh ada dilokasi.” Surat tersebut langsung ditandangi oleh Dwi Yanto di hadapan warga Betong.

Tidak Bisa Mencabut

Menurut Politisi Partai Nanggro Aceh (PNA) Cut Man, kepada Intainews.com, seharusnya mengacu pada kesepakatan perundingan sesuai diatur dalam kesepakatan bersama tentang pengelolaan hasil sumberdaya alam Aceh.

Dalam perundingan dan UUD Pemerintah Aceh yang memiliki hak pengelolaan dan hasil lebih besar masuk untuk daerah itu sendiri. Penolakan untuk PT EMM, kata Cutman, datang dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Bahkan, mahasiswa turut menjadi korban ketika melakukan aksi di Kantor Gubernur Aceh. Cut Man berpesan agar masyarakat di Beutong bersabar dan tidak tersulut emosi. Ke depan, masih dapat ditempuh kembali sesuai jalur hukum. Apa kata Kadis ESDM Aceh?

Sebagaiman dilansir Waspada Aceh, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur menyatakan, Pemerintah Aceh tidak bisa mencabut atau membatalkan izin PT Emas Mineral Murni (EMM) yang beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

Gugatan ke pengadilan

“Semua proses legalitas izin PT EMM sesuai ketentuan yang berlaku. Itu wewenang Pemerintah Pusat dan Gubernur Aceh atau Pemerintah Aceh tidak bisa mencabut izin pertambangan PT EMM,” kata Mahdinur saat diminta tanggapan terkait izin operasi PT EMM, di Banda Aceh, Kamis 11 April 2019.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ungkap Mahdinur, izin operasi PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, kewenangannya ada di Pemerintah Pusat. “Merujuk undang-undang tersebut Pemerintah Aceh tidak bisa membatalkan izin operasi pertambangan yang digarap PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya,” ujar Kadis ESDM Aceh.

Menyahuti penolakan masyarakat terkait izin operasi PT EMM, kata dia, Pemerintah Aceh telah menyurati Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan BKPM pun telah membalas surat tersebut.

“Surat yang dibalas oleh BKPM itu, mengenai izin tambang PT EMM proses yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mahdinur. Status PT EMM sekarang ini lagi digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh dan sekarang sedang dalam proses. Ya, ditunggu saja putusannya, tambah Kadis ESDM Aceh.

Walhi Aceh telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, atas penerbitan surat keputusan (SK) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memberikan IIUP operasi produksi kepada PT EMM. *Inc-09