Wagubsu, Musa Rajekshah (kanan) usai penyerahan hasil evaluasi SPBE

Jakarta-Intainews.com:Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah menekankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan transparan. Jika masih ada OPD yang belum menggunakannya, maka akan diberikan sanksi administratif.

Hal itu disampaikannya usai acara penyerahan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 28 Maret 2019. Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut agar segera menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sejak awal tahun Sumut sudah melakukan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE, sebab dari pemerintah pusat sudah mengintruksikan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ke seluruh Tanah Air. Pemprov Sumut sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk melaksanakan SPBE,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menjelaskan penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi. Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, Wapres menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas hingga ke Pemda,” ujarnya.

Sementara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin menyampaikan pelaksanaan kegiatan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah.

Memberikan saran perbaikan untuk penyelenggaran kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintah juga daerah. “Harapan kami hasil SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan SPBE yang terpadu

Hadir pada acara tersebut Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo serta Pemerintah Provinsi se Indonesia juga Pemkab/Pemko se Indonesia. *Inc-03