Ilustrasi. Istimewa

Jakarta-Intainews.com: Dewan Pers sudah menyebutkan Tabloid Indonesia Barokah bukan produk pers, bukan karya junalistik, karena terlepas dari kaidah-kaidah jurnalistik yang taat dengan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Selain itu dalam operasionalnya menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan norma-norma serta etika yang berlaku di Negeri Indonesia ini. Artinya, penegak hukum sudah bisa bertindak, agar Tabloid liar itu tidak menjadi bola liar di tahun politik.

“Bisa jadi Tabloid yang sekarang digoreng ke sana kemari oleh elit politik adalah salah satu media, bukan tidak mungkin banyak penerbitan lainnya yang bodong (bukan produk jurnalistik) bertebaran,” kata wartawan Didit Arjuna.

Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala, mengatakan, kepada wartawan dari investigasi pertama yang dilakukan, Dewan Pers sudah melacak alamat redaksi dan kontak tabloid ‘Indonesia Barokah’. Hasil sementara, tidak ditemukan kantor redaksi dan orang yang dapat dihubungi selaku penanggung jawab tabloid itu.

Kemudian Ratna juga mengatakan tulisan yang disajikan tabloid ‘Indonesia Barokah’ itu tidak melalui proses peliputan. Artinya, mereka hanya mengambil dari media massa yang sudah beredar lalu membuat kesimpulan dari berita tersebut. Tabloid tersebut juga dinilai memiliki opini yang menghakimi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) menganggap tabloid tersebut tak pantas disebarkan di masjid-masjid karena memiliki konten yang bersifat politik praktis. MUI meminta takmir masjid mencegah tabloid tersebut beredar di masjid untuk menghindari terjadinya friksi di masyarakat.

Senada dengan MUI, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kalau dapat kiriman tabloid semacam itu (tabloid Indonesia Barokah) bakar saja. Tak ada gunanya itu. Kasus tabloid itu jadi ramai, karena tendensius memojokkan salah satu Capres.

Tidak tanggung-tanggung Indonesia Barokah itu dikirimkan ke seantero Pulau Jawa total berjumlah 260.792 paket. Ongkos kirimnya mencapai Rp 1,4 miliar. Semua biaya dibayar kontan. Dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Logistik Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero).

Operasional pendistribusiannya melalui Kantor Pos Jakarta Selatan di Jalan RS Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ratusan ribu eksemplar tabloid ber-tagline Membumikan Islam Rahmatan Lil’alamin disebar ke seluruh daerah di Pulau Jawa.

Sedangkan Kantor Pos Tulungagung, Jawa Timur, yang bisa melihat data ongkos kirim barang dari pusat mengungkap, pembayaran tunai semua kiriman tabloid itu mencapai Rp 1,4 miliar.
“Total dari pendapatan yang diterima (dari pengirim) Rp 1,458 miliar, itu nasional,” kata Kepala Kantor Pos Tulungagung, Ardiantha Saputra, kepada wartawan di kantornya, Jumat, 25 Januari 2019.

Dari sisi produksi sendiri, tabloid Indonesia Barokah cukup fantastis. Dari temuan di daerah, satu amplop besar cokelat berisi tiga eksemplar tabloid. Jika dikalikan dengan 260.792 paket, 782.376 eksemplar itu melampuai produksi media cetak manapun di Indonesia.

Rata-rata perusahaan media cetak hanya mencetak 50.000-200.000 eksemplar setiap edisi. Dan tak semua percetakan ada yang bisa mencetak sebanyak itu dalam waktu singkat. Indonesia Barokah tak hanya berbentuk tabloid, tapi ada versi online-nya, yaitu www.indonesiabarokah.com.

Mereka juga menggunakan berbagai channel media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram. Untuk media online dan channel Youtube sama, tak mencantumkan identitas pengelolanya. Sampai saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menemukan otak penyebarluasan tabloid yang alamat redaksinya di Kota Bekasi, Jawa Barat, fiktif itu.

Sedangkan Dewan Pers menyatakan, nama Indonesia Barokah tidak ada dalam data perusahaan pers di Indonesia. Dan para pengelola di boks susunan redaksinya juga tidak ada dalam daftar kompetensi jurnalis.

Yang jelas, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah melaporkan tabloid yang isinya dinilai menyudutkan paslon 02 itu ke polisi. “Kami harus pastikan langkah hukum ini bisa ditindak dengan cepat dan kepolisian bisa tangkap siapa pelaku dan aktornya dari penyebaran tabloid itu,” tegas Koordinator BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Januari 2019.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Wakil Presiden Jusuf menekankan untuk tidak menjadikan masjid sebagai tempat penyebaran berita bohong atau hoax. “Jangan masjid jadi tempat bikin hoax macam-macam. Jangan diadu,” ujar JK yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini. *dtc