Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution saat meninjau TPA. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Sebagaimana disiarkan media massa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyebut Medan, Bandar Lampung dan Manado menjadi kota kotor di Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi wakil rakyat di Medan.

Informasi dihimpun Intainews.com hingga Jumat 18 Januari 2019, ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan wakil ketua DPRD Kota Medan, H Ihwan Ritonga menyesalkan apa yang diumumkan Menteri KLHK RI, Medan kotor seperti beberapa kota lainnya.

Pengumuman kota terkotor ini atas intruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (14/1), saat memberikan sambutan dalam pemberian penghargaan Adipura di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

“Julukan Medan kota kotor itu merupakan hal terburuk dan sangat memalukan. Hal ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi serius, rombak total kebijakan penanganan sampah,” ujar Ihwan Ritonga politisi dari partai Gerindra Kota Medan kepada wartawan.

Walikota Medan, kata Ikhwan, supaya segera melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah pimpinan (OPD) Pemko Medan. “Sudah tidak dapat Adipura malah mendapat predikat kota kotor,” tukasnya.

OSenada, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon menyebutkan, agar secepatnya dipikirkan menyiapkan alat pengelolaan sampah secara mekanis, yang bisa membakar sampah. Pemprov DKI sudah menggunakan alat ini di daerah Sunter. Cukup menyiapkan lahan 2,5 hektar, setiap hari sampah bisa dimusnahkan,” sebut Hanry Jhon.

Hasil pembakaran sampah, tambah Jhon, bisa digunakan untuk membuat batako, pupuk bahkan menjadi bahan pembangkit listrik (energi terbarukan). Mungkin pihak Kementerian KLHK melihat yang kotor itu di TPA. Memang TPA kalau kita lihat sangat jorok dan bau, bisa menimbulkan wabah penyakit bagi warga sekitar TPA,” tuturnya.

Namun Medan yang dinilai kotor dibantah. Dari hasil konsultasi langsung kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) M Husni dengan Kementerian KLHK Selasa (15/1) di Jakarta, Medan nilainya rendah dalam pengelolaan TPA. Sebab penilaian berdasarkan bobot yang ditentukan.

Saat Husni terbang ke Kementerian KLHK di Jakarta, diterima Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kementrian LHK RI Agus Saifudin didampingi Kepala Seksi TPA Arif Sugari S. Pengelolaan TPA ternyata merupakan salah satu penilaian paling utama.

“Dalam pengelolaan TPA ini, kita (Kota Medan) mendapat nilai rendah karena masih menggunakan sistem open dumping, seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill. Jadi bukan kota terkotor seperti yang dilansir sejumlah media. Sistem open dumping itulah yang membuat nilai kita rendah karena dapat menimbulkan banyak persoalan,” tegas Husni.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.*Inc-03