Borgol & Saut Situmorang. Foto Istimewa

Jakarta-Intainewscom:KPK berencana memborgol para tahanan kasus korupsi mulai tahun 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju dengan rencana itu agar bisa menimbulkan efek jera.

“KPK punya pertimbangan khusus, PAN setujulah untuk itu,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu 29 Desember 2018 malam. Viva juga mengingatkan kalau pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK.

Menurutnya, butuh kerja sama dari seluruh aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. “Proses pencegahan dan proses pengendalian agar tidak korupsi itu memang membutuhkan kerja seluruh aparat penegak hukum, bukan hanya KPK,” ucapnya.

Pemborgolan para tahanan korupsi ini rencananya dilakukan mulai 2019. KPK menyatakan sudah ada peraturan komisi (Perkom) terkait pemborgolan itu.
“Ya kita sudah punya peraturan komisi (Perkom), mirip dengan teman-teman di kepolisian. Begitu menjadi tahanan kemudian diborgol, mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tahun 2019,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jumat (28/12).

“Pemborgorgolan boleh-boleh saja, asal tetap memperhatikan status hukumnya. kita harus menghormati hak-haknya untuk diperlakukan secara baik dan mengedepankan azas praduga tak bersalah,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Sabtu (29/12).

Hanura meminta KPK mengkaji rencana memborgol para tahanan agar tak cuma menimbulkan efek malu. Menurut Hanura, pemborgolan para tahanan juga harus bisa membuat efek jera hingga menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi.

“Nah, itu yang harus dikaji, yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah, Sabtu (29/12) malam.

Dia menilai selama ini para tahanan kasus korupsi kerap terlihat melenggang dengan bebas keluar masuk KPK. Inas menganggap para tahanan itu malah bertingkah seperti peragawan atau peragawati.

Menurut PDIP pemborgolan para tahanan korupsi oleh KPK bukan hal yang substantif. Jika pemborgolan ditujukan untuk mempermalukan para tersangka, menurut PDIP, para tersangka tersebut sudah malu.

“Kalau tujuannya mempermalukan, saya pikir para terdakwa sudah malu. Kalau mau mencegah mereka lari, kan tidak pernah ada preseden. Borgol akan kasih kesan dramatik tapi kan tidak substantif,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari. Dia menyarankan KPK sebaiknya fokus pada perbaikan sistem pencegahan korupsi, meminta KPK meningkatkan tuntutan hukuman. *dnc