Neta S Pane. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Terkait kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek Jokowi, yakni Jalur Trans Papua.

Lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman. Ini jelas membuat publik bingung.

Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Ketua Presidium IPW Neta S Pane mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yang terjadi di Distrik Yigi.

“Kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya. Melihat apa yang terjadi di Yigi, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua, “ katanya dengan tertulis.

Ini menurut IPW, merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di provinsi paling timur Indonesia. Kasus pembantaian di Yigi juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia.

Dikatakan Neta S Pane, pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemahnya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal.

Ironisnya, aksi penyerangan tiga hari berturut-turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan satu TNI gugur.

Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian? IPW berharap kasus ini segera diungkap dan pelakunya harus segera ditangkap untuk diproses hukum.*rel