Luhut dan Sri Mulyani. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Kelompok Advokat Nusantara melaporkan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis 18 Oktober 2018.

“Kami laporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang untuk kampanye di acara berbiaya APBN,” kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara, M Taufiqurrahman kepada wartawan, Kamis (18/10).

Acara berbiaya APBN yang dimaksud Taufiqurrahman adalah pertemuan tahunan IMF-WB di Bali. Saat penutupan acara itu pada 14 Oktober lalu, Sri Mulyani dan Luhut mengoreksi pose Direktur IMF, Christine Lagarde dari dua jari menjadi satu jari. Sri Mulyani saat itu juga terekam berkata, “Jangan pakai 2 bilang, not dua, not dua, two is for Prabowo, one is for Jokowi.” Pernyataan inilah yang dianggap Taufiqurrahman sebagai kampanye.

“Kami laporkan dugaan pelanggaran pasal 282 dan pasal 283 ayat (1) UU Pemilu. Nanti pembuktiannya biar Bawaslu,” kata Taufiqurrahman. Pasal 282 dan 283 UU Pemilu mengatur larangan bagi pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa bertindak menguntungkan salah satu kandidat pemilu 2019. Larangan itu termasuk batasan bagi mereka membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan kandidat.

Di tempat terpisah ketua umum PAN Zulkifili Hasan menilai aksi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengoreksi pose dua jari Managing Director IMF Christine Lagarde dalam acara pertemuan IMF-World Bank hanya sebuah candaan. Demikian juga aksi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Saya kira hati-hati, itu saya lihat dan dengar juga, sepertinya kan becanda. Walaupun saya pendukungnya Pak Prabowo, ya kita serahkan sama anu (Bawaslu) lah, tapi kan harus bijaksana juga,” ujar Zulkifli Hasan has di Komplek Parlemen, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).*Tid-Tsc