Maurarar Sirait & Misbakhun

Jakarta-Intainews.com:Kemunculan artikel yang menyebutkan keterlibatan Presiden RI ke enam SBY menimbulkan terkejut berbagai kalangan. Artikel dimuat di media Asia Sentinel berjudul Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarif Hasan langsung membantah keterlibatan SBY dan dugaan aliran dana ke Demokrat. “Itu berita sampah saja di tahun politik,” kata Syarifudin kepada Tirto, Kamis 13 September 2018.

Menurut Syarifudin, investigasi Asia Sentinel tersebut hanyalah rekayasa semata yang dimaksudkan untuk menyudutkan SBY dan partai Demokrat menjelang Pilpres 2019. “Bagaimana ceritanya Pak SBY ngemplang uang. Pak SBY justru buka ruang Pansus Century kok,” kata Syarifudin.

Namun mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century, Misbakhun membenarkan data-data dalam artikel yang dimuat di media Asia Sentinel berjudul Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy.

“Sebagian selaras dengan data BPK dan temuan Pansus. Sebagian data baru karena Pansus sudah selesai bekerjanya,” kata Misbakhun kepada Tirto.id Kamis 13 September 2018.

Artikel tersebut berisi dugaan keterlibatan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal pencurian uang pembayar pajak sebesar 12 miliar dolar Amerika dan mencucinya ke bank-bank internasional.

Keterlibatan SBY tersebut, dalam artikel yang ditulis John Berthelsen itu, terindikasi dari skandal Bank Century. Disebutkan, “Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century TBK diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 2008, Bank Century akrab dikenal sebagai “bank-nya SBY” karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat.”

“Memang sejak awal dugaan demikian dan ada hasil audit BPK nya,” kata Misbakhun membenarkan dugaan Berthelsen. Namun, saat disinggung soal nihilnya nama Sri Mulyani dalam artikel Berhelsen, padahal Pansus sempat menduga keterlibatannya dalam kasus ini, Misbakhun enggan berkomentar.

“Kamu tanya saja ke penulisnya,” kata Misbakhun. Sementara ditemui terpisah, mantan Anggota Pansus Angket Century lainnya, Maurarar Sirait juga membenarkan data-data dalam artikel Berthelsen.

“Itulah makanya saya dulu bilang kasus ini harus dituntaskan. Tidak boleh berhenti. Agar tidak sekadar keluar menjelang tahun politik,” kata Maurarar, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Maurarar juga mendorong agar pengusutan skandal Century dilanjutkan meskipun harus menyeret sejumlah nama besar, terlebih dengan temuan-temuan bukti baru yang disampaikan Berthelsen dalam artikelnya.

“Hukum tidak boleh tumpul ke atas kan. Jadi ya harus diusut sampai tuntas,” kata Maurarar. Hanya saja, seperti halnya Misbakhun, Maurarar juga tidak berkomentar mengenai nihilnya nama Sri Mulyani dalam artikel Berthelsen. “Nanti saya pelajari lagi,” kata dia.

KPK Digugat

Selain SBY, artikel Berthelsen juga menyebut keterlibatan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono dalam kasus ini. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/9/2018). Mereka akan menggugat soal dihentikannya perkara Century dan Kasus BLBI.

Sementara MAKI akan menggugat KPK. “Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK dalam berhentinya kasus korupsi Century dan sekaligus untuk keadilan maka secara bersama diajukan Praperadilan kasus BLBI,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis diterima Tirto.id, Jumat 14 September 2018.

Selain menggugat KPK, MAKI menyeret kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak terkait dalam gugatan praperadilan tersebut. MAKI berencana memasukkan gugatan pada, Jumat (14/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Boyamin menjelaskan, mereka menggugat KPK dalam kasus Century berkaitan amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Dalam putusan tersebut, KPK diwajibkan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede sesuai surat dakwaan Budi Mulya. Namun, KPK belum melakukan penyidikan terhadap nama-nama tersebut. Kepolisian dan kejaksaan pun diwajibkan terlibat untuk menyidik apabila tidak diproses KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here