BJ Habibie. Istimewa

OLEH AS ATMADI *

Sesungguhnya, dua kepala negara ini setuju sosial kontrol adalah penguatan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Intainews.com:BAGI profesi wartawan di bumi ini, freedom of the press adalah hak yang diberikan konstitusional, menjadikan perlindungan secara hukum tentang dunia jurnalistik, publish informasi yang benar [tak boleh dicampuri] kepentingan yang dapat merugikan sistem pemberitaan secara esensial.

Kemerdekaan wartawan sampai kapan pun, termasuk di era jurnalistik 4.0 saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan tak dapat ditawar-tawar, untuk tetap diperjuangkan. Terutama saat wartawan merasa kehidupan jurnalistik dalam tekanan dan hegemoni rezim pemerintahan. Sebagaimana dialami wartawan di era Ordebaru. Hari-hari kehidupan wartawan dilalui dengan pahit, getir ketika terhadap berita-berita [kebenaran-keadilan] diberlakukan sensor.

Maka dikenal kala itu ‘berita tuntas’, alias berita tuntutan dari atas [government]. Di tengah kondisi perjalanan kehidupan tanpa kemerdekaan, tak ada berita yang benar dan adil, muncullah Almarhum Baharuddin Jusuf [BJ] Habibie, sebagai pembuka Kemerdekaan Wartawan di tengah demokrasi yang digulirkan. Jadi selain Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Tekologi, Habibie digelar di kalangan jurnalistik Indonesia, sebagai Bapak Kemerdekaan Wartawan.

Bapak yang menciptakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi yang terdiri dari 10 bab dan 21 pasal ini mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggaraan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dan inilah yang kemudian dianggap menjadi langkah mula munculnya kemerdekaan wartawan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang No 40 itu, UU pers lainnya tak berlaku.

Sosial kontrol merupakan bagian terpenting bagi wartawan dalam UU No.40 itu, merupakan kemerdekaan wartawan dalam menggeluti profesinya di muka bumi. Dan bersamaan dengan meninggalnya Bapak Kemerdekaan Wartawan, BJ Habibie saat ini merupakan momentum, sangat pantas jika Presiden RI Jokowidodo diminta oleh para wartawan untuk menobatkan BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan wartawan Indonesia.

Sebagai Presiden RI ketiga, 17 tahun Habibie tercatat di sejarah jurnalistik Indonesia, sebagai pembuka corong kemerdekaan wartawan. Punya andil yang sangat besar setelah 17 tahun lalu menandatangani UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, adalah jawaban konstitusi kehidupan wartawan dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat. Wartawan dapat menikmati atmosfer kemerdekaan wartawan menjalankan profesinya hingga saat ini.

Saat ini pula Presiden Joko Widodo dikenal kepala negara yang tidak menolak kritikan. “Jangan alergi dengan kritikan,” tegas Jokowi. Sehingga terasa ada benang merah dengan Kemerdekaan Wartawan oleh BJ Habibie yang meletakkan sosial kontrol dalam UU No 40 tentang Pers. Sesungguhnya, dua kepala negara ini setuju sosial kontrol adalah penguatan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nah. kita sadari, seluruh wartawan Indonesia berutang budi pada Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Insya Allah apa yang telah dibuatnya dalam kebebasan jurnalistik dapat dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Wartawan. Selamat jalan Bapak Kemerdekaan Wartawan, yang cinta perdamaian.

*Penulis adalah, Ketua Dewan Etik Ikatan Wartawan Online [IWO] Medan, Dosen Universitas Sumatera Utara [USU]

  • Setiap karya tulis opini disiarkan di kolom Kontemplasi ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini, maka sesuai aturan pers dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini. Dan Redaksi akan menyiarkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

  • Bagikan artikel ini