Ilustrasi.Istimewa

OLEH EDWARD KREY *

Perbedaan suku maupun warna kulit tentu tak bisa menjadi alasan untuk tidak bersatu. Menjaga orang papua, maka kita juga telah menjaga orang Indonesia.

Intainews.com:PROVOKASI kelompok separatis Papua yang terus menerus menyisakan kekhawatiran lunturnya nasionalisme masyarakat. Namun ternyata, hanya sekitar 0,1 persen masyarakat Papua yang menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka [OPM], sisanya 99 persen rakyat Papua masih mencintai dan mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].

Hal ini menunjukkan banyak masyarakat Papua yang mencintai Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Isran Noor selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia [Apkasi] saat itu. Pernyataan tersebut didasari oleh pengalamannya dalam melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Papua, dan berbicara langsung dengan para Bupati, anggota DPRD, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat dari berbagai lapisan dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Apkasi.

Faktanya gerakan separatis di Papua mendapat penolakan secara tegas dari para tokoh adat di Papua. Mereka juga menolak anggapan 1 Desember adalah hari kemerdekaan Bangsa Papua. Mereka juga menolak dengan tegas bahwa tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua.

Ramses atas nama tokoh Papua juga menyerukan kepada semua pihak separatis, agar menghentikan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua. Ia menilai aksi tersebut tidak dapat mensejahterakan Papua, justru akan menimbulkan perpecahan bagi Bangsa Indonesia sekaligus masyarakat Papua.

Pada periode pemerintahan Jokowi-JK, MPR sebagai institusi negara telah mengambil langkah konkret dalam mensosialisasikan prinsip-prinsp dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Papua. Mungkin hal tersebut merupakan bagian dari ‘revolusi mental’ yang saat itu sering digaungkan oleh Joko Widodo.

Komitmen masyarakat untuk tetap bersama Indonesimenjadi penting, karena sebuah bangsa tidak akan pernah sampai ke tujuan yang di cita-citakan apabila visi kebangsaan kita belum menjadi satu. Ibarat pesawat dengan 2 pilot yang memiliki arah tujuan yang berbeda, para penumpangnya tentu akan kebingungan, mau ke arah barat atau ke arah timur. Apabila tidak ada yang mempersatukan, bisa saja tujuan tidak akan sampai dan pesawat akan pecah berantakan.

Tentu kita masih ingat pengalaman pahit atas lepasnya provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Negara Timor Leste. Meski saat itu pemerintah Indonesia telah mengirim generasi muda Timor Timur ke kampus kampus ternama di Indonesia untuk menempuh pendidikan, namun karena gagal membangun ikatan emosional, maka akhirnya mereka beralih pandangan pada referendum yang dilakukan pada masa presiden BJ Habibie.

Dalam konteks itu pula patut kita pahami bahwa membangun Papua disamping membangun secara fisik maupun sumber daya manusia [SDM], juga tak kalah penting adalah membangun semangat kebangsaan. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang ringan di tengah kondisi redefinisi diri orang Papua sebagai orang berumpun Melanesia yang non-Austronesia sedang dan akan terus berlangsung dengan mentransmisikannya dari satu generasi ke generasi Papua berikutnya.

Di tingkat Nasional pemerintah juga memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk berkontribusi. Seperti di era Presiden Megawati, ada Manuel Kaisiepo yang menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] ada orang asli Papua Freddy Numberi yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Balthasar Kambuaya sebagai menteri Lingkungan Hidup. Selain itu di era Presiden Jokowi ada juga Ibu Yohana Yembise yang menempati posisi sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Semboyan Bhineka tunggal ika harus diimplementasikan secara merata. Masyarakat Papua tentu sudah selayaknya mendapat tempat di daerah luar Papua untuk berkontribusi kepada Negara, tentunya dengan mempertimbangkan kapasitas SDM.

Upaya Pemerintah dalam membangun semangat kebangsaan melalui program dan kinerja pemerintah juga menunjukkan hasil yang baik, dimana 90 persen responden mengatakan puas dengan program-program dari pemerintah pusat di Papua, sementara itu 62 persen diantaranya menyatakan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik.

Belajar dari peristiwa di Jawa Timur pada Agustus lalu, Sikap rasisme terhadap masyarakat Papua tentu harus kita hindari. Hal ini merupakan wujud kita dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi ideologi Bangsa serta sebagai upaya dalam menerapkan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan suku maupun warna kulit tentu tak bisa menjadi alasan untuk tidak bersatu, ucapan dari ‘sabang sampai merauke’ yang dengan tegas menunjukkan kedaulatan NKRI jangan sampai berubah. Artinya dengan kita menjaga orang papua, maka kita juga telah menjaga orang Indonesia.

* Penulis adalah, Mahasiwa Papua,tinggal di Yogyakarta

  • Setiap karya tulis opini disiarkan di kolom Kontemplasi ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini, maka sesuai aturan pers dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini. Dan Redaksi akan menyiarkan tulisan tersebut secara berimbang.