Ilustrasi.istimewa
Ilustrasi.istimewa

Intainews.com:SUDAH ribuan jumlah elit politik yang dijebloskan ke penjara dalam kasus korupsi, kongkalikong dengan eksekutif merampas uang Negara.Namun kelihatannya hingga saat ini hal itu belum juga mau berhenti. Karena menurut ICW masih ada puluhan anggota legislatif terpilih sekalipun tersangkut korupsi.

Sepertinya korupsi akan terus langgeng bermain di gedung wakil rakyat, seperti yang sedang tren di pengadilan tipikor KPK soal mega proyek KTP-elektronik triliunan rupiah.Dalam teori negara patrimonial, elite politik, termasuk anggota DPR, ialah sumber patronase, sebagai kekuasaan berhubungan pada mesin birokrasi mengakses anggaran publik.

Kesempatan itu senantiasa diwarnai niat meraup dana-dana publik untuk keuntungan pribadi. Mindset kekuasaan dalam melihat korupsi merupakan hal yang normal bahkan logis setelah sebelumnya telah merasa mengeluarkan modal yang harus segera dikembalikan. Sehingga tanpa peduli kalau penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan terlarang dan terkutuk merugikan rakyat dan Negara.

Tidak cuma di sini, di negara-negara maju yang secara ekonomi sudah mapan pun, secara kultural korupsi terus terjadi. Sehingga saat ini Negara di di luar sana berlomba untuk membuat peraturan dan hukum yang sangat tegas sebagai upaya menghambat korupsi.
Hukum mati dianggap solosi terbaik untuk menjadikan efek jera.

Atau dimiskinkan, didenda, dipenjara seumur hidup untuk membayar mahal nafsu dan penyakit korup. Di Tiongkok dan Korea menjadikan mati adalah budaya untuk menghentikan budaya kejahatan korupsi. Budaya korupsi dilawan dengan budaya human mati.

Di Negeri ini korupsi berjamaah yang belum secara berjamaah orang-orang betul-betul melawan korupsi. Masih banyak orang tidak alergi, malah permisif dengan perbuatan korupsi itu. Dianggap hal yang biasa, karena kalau tidak korupsi tidak bisa menyekolahkan anak ke luar negeri, masuk sekolah negeri, kuliah di perguruan tinggi negeri dan gampang jadi pengawai negeri.*Asa-Central