Intainews.com:PERTEMUAN silaturahmi antara pemegang kekuasaan dan insan pers sudah lama tidak terjadi. Terutama buka-bukaan dari hati ke hati antara wartawan dan kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) ini. Jumat 1 Maret Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bertemu dan silaturahmi dengan wartawan, terkesan hanya wartawan unit (yang ngepos) di Pemprovsu.

Tapi ada Ketua PWI Sumut, Hermansah, dan mantan Ketua PWI Sumut M Yajid. Kendati agaknya belum bisa disebut mewakili pers secara menyeluruh, karena tidak dihadiri organisasi pers lainnya yang disahkan undang-undang. Juga banyak Pimpinan Redaksi media tidak hadir, atau tidak diundang.

Di petemuan itu rekan Hermanshah mengatakan permasalahan yang timbul akhir-akhir ini, antara Gubernur Sumut dan para insan pers adalah masalah komunikasi. “Masalahnya siapa memahami siapa,” ungkapnya sebagaimana dilansir Intainews.com Sabtu 2 Maret 2019. Herman mengungkap semangat luar biasa Edy Rahmayadi yang ingin Sumut maju cepat. Sementara kita ini (wartawan) sejak lama terbuai dengan gaya kepemimpinan yang tak biasa seperti Gubsu sekarang ini.

Lalu Herman mengajak kepada seluruh insan pers untuk cepat belajar memahami karakter kepemimpinan Edy Rahmayadi dan mendukungnya. “Mari niat Gubsu Edy kita jadikan niat kita bersama, membawa Sumatera Utara bermartabat,” sebut Hermansyah.

Bak gayung bersambut Gubsu Edy mengatakan:”Sengaja saya mengumpulkan saudaraku para wartawan, sebab wartawan merupakan mitra kerja untuk memajukan Provinsi Sumut di masa depan”. Membangun Sumut lanjutnya, tidak bisa hanya dilakukan oleh dirinya dan Musa Rajekshah. Tetapi juga butuh dukungan semua pihak, khususnya para wartawan.

“Saya butuhkan kalian (wartawan-red) untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Sama-sama kita jadikan Sumut yang bermatabat dan masyarakatnya sejahtera,” katanya. Karena itu, tegas Gubernur, hubungan kemitraan dengan insan pers sangat penting dan harus terus berjalan. Hubungan yang saling membangun dan lebih komunikatif. “Ingatkan bila saya salah. Berikan masukan, hilangkan buruk sangka, kita jadikan provinsi kita ini lebih baik ke depan,” tandasnya.

Statemen salah seorang pejabat daerah yang sudah langka terdengar terkait hubungan pemegang kekuasaan dengan pers. Kecuali saat ini yang paling sering terjadi dihadapi oleh wartawan sehari-hari dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang, betapa sulitnya check & recheck  dan konfirmasi dengan pejabat bersangkutan terkait suatu peristiwa yang ditemukan di lapangan.

Menghubungi Humas, sebelum menjawab untuk menolak memberi keterangan, di belakang meja kerjanya tertulis “Good news, is good news”, yang mengingatkan pengalaman pers di era Ordebaru, saat pers mengalami hegemoni. Namun, dapat dimaklumi karena kalimat itu adanya di belakang meja kerja Humas yang disinyalir belum memahami esensi tugas-tugas pers di era reformasi di bumi ini.

Fungsi pers melakukan pengawasan disebut watchdog, merupakan mata telinga terhadap berbagai peristiwa. Maka di Negara demokratis, untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan, pers ditempatkan menjadi pilar keempat, setelah yudikatif, legislatif dan esksekutif.

Pers harus mampu melakukan infestigative reporting, melaporkan karya infestigatif soal-soal penyelewengan kekuasaan yang cenderung dilakukan berbagai lembaga. Sebagai pilar keempat pers juga menjalankan peran tempat diskusi dan melakukan penyelidikan, serta pengawasan berbagai kekuasaan yang menjadi absolute dan monopolistik.

Namun, bersamaan dengan muncul bidang-bidang kehumasan di berbagai lembaga, pemasaran dan konsultan politik, pencitraan telah dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk memanage setiap peristiwa agar mereka selalu tampak baik dalam pemberitaan pers, demi menjaga citra dan image mereka. Sehingga, tega berita-berita dimanipulasi dari fakta yang sebenarnya.

Apakah pers bisa tidak memberitakan satu peristiwa di daerah ini? Padahal media nasional dan media asing bisa memberitakannya kapan saja saat ini. Thomas Jefferson telah menempatkan pers sebagai pilar demokrasi ke empat, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari pers terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Sementara menurut tokoh pers Nigeria, Ray Eckpu perlu standarisasi serta kualifikasi jurnalisme tersendiri untuk negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. Berdasarkan tesis Ray Eckpu itu, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sedang mengalami transisi demokrasi memerlukan kualifikasi jurnalisme khusus. Jurnalisme yang bisa melakukan kontrol sekaligus menyodorkan solusi bagi persoalan bangsa yang kompleks. “Pers watchdog”.

* Penulis adalah, Ketua Dewan Redaksi Media Online Intaines.com dan Dewan Etik Ikatan Wartawan Online (IWO) Medan