Ilustrasi. Istimewa-2

OLEH AGUSTINUS SITUMORANG *

Intainews.com:DARI tahun ke tahun, periode ke periode, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan. Demokrasi di Indonesia pun pernah mengalami masa gelap saat rezim orde baru berkuasa, tak tanggung-tanggung 30 tahun lebih Indonesia di bawah naungan rezim tersebut. Namun seiring perjalanan waktu, demokrasi mengalami kebangkitan. Singkatnya, bangsa Indonesia saat ini sudah bisa memilih wakil rakyat secara langsung. Bahkan, kini masyarakat juga dapat memilih pemimpin negara secara langsung di dalam bilik suara. Berbeda pilihan merupakan sebuah keniscayaan, karena setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman atau dengan anggota keluarga.

Perbedaan politik tentu tidak boleh merusak kondusivitas dan persatuan yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat. Dewan Pertimbangan MUI juga menyerukan pada bangsa dan pimpinan serta para tokoh untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan. Pemilu merupakan alat, sedangkan alat atau sarana tidak boleh mengakibatkan kehancuran bangsa. Pemilu adalah alat untuk membuat bangsa ini beradab, keberadaban di dalam memimpin dan pastinya mencari pemimpin terbaik.

Umat Islam sudah sepantasnya menguatkan persatuan dan kesatuan meski ada perbedaan pilihan. Sebab, perbedaan pilihan tak boleh merusak ukhuwah islamiyah.
Selain itu, dewan pertimbangan MUI juga menyerukan kepada para ulama, untuk tidak mengumbar pernyataan yang dapat mengundang konflik dan pertentangan antar sesama muslim.Pernyataan yang dimaksudkan adalah pernyataan yang mengajak kepada kelompoknya dengan pernyataaan yang tidak rasional dan pernyataan-pernyataan yang menyebabkan terjadinya masalah.

MUI juga diasosiasikan sebagai rumah besar oleh Dewan Pertimbangan MUI, rumah besar umat dari manapun dari berbagai macam kelompok manapun dan menjadi teman penguasa namun tetap menjadi bagian amar ma’ruf nahi munkar terhadap kondisi yang ada. Selanjutnya, Wantim MUI juga memperbolehkan umat Islam untuk memiliki literasi di bidang politik untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan literasi politiknya. Pihaknya juga berharap agar hal ini bisa jadi pegangan umat Islam dalam memilih siapapun calon yang mereka usung.

Dalam Pemilu 2019, Dewan Pertimbangan MUI juga berharap pemangku amanah dapat netral dan berkeadilan. Sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, tertib dan lancar. MUI merupakan mitra strategis pemerintah. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Sudah sepatutnya Pemerintah dan MUI bersinergi untuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan seluruh keluarga besar bangsa khususnya persatuan dan kesatuan umat islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Menahan diri dan tidak menebar kebencian, menjadikan Pemilu sebagai sarana beradab untuk mengatasi ketidakberadaban.Pasalnya dalam masa Pemilu, suhu politik di kalangan penyelenggara negara hingga akar rumput cenderung naik karena terpecahnya dukungan politis.

Dalam proses kampanye, sudah sepatutnya umat Islam tidak saling menyebar kebencian dan permusauhan satu sama lain. Dewan Pertimbangan MUI juga menyerukan agar umat Islam tidak terjebak dalam permusuhan dengan menampilkan rasa kebencian yang dapat memecah-belah bangsa. Jelang kontes politik, sudah semestinya masyarakat mampu menjadikan perbedaan dalam aspirasi politik sebagai hal yang biasa, dan tetap menjaga ukhuwah Islam. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafifudin menambahkan “Dalam perbedaan, Umat Islam harus tetap menjaga Ukhuwah Islamiyah, jangan sampai kita terpecah,” ujarnya.

Anjuran tersebut tentu bukan tanpa alasan, hal ini didasari atas keprihatinan dua kubu yang menggunakan nama hewan yang digunakan untuk menghina atau menjelekkan satu sama lain. Dua kubu ini kemudian menciptakan interaksi yang berlebihan dengan saling menjelekkan dan saling menghina. Termasuk panggilan dengan nama binatang yang hanya menurunkan harkat martabat sebagai manusia.Tentu akan sangat tidak etis apabila hanya karena agenda 5 tahunan, keharmonisan keluarga dan antar sesama menjadi remuk.

Dalam hal ini Dewan Pertimbangan MUI menyerukan warga, khususnya umat Islam untuk dapat menahan diri. Pihaknya juga meminta umat Islam tidak terjebak kepentingan politik, yang sekiranya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hal yang lebih penting dari sekadar persaingan politik, yaitu menjadikan perbedaan aspirasi sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan antarmasyarakat.Sikap saling menghormati dan memuliakan tersebut, dimaksudkan agar persaudaraan atau persatuan umat tetap dipelihara. Meski demikian, ulama juga memiliki hak untuk berkumpul dan mengutarakan pandangannya, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang absah. Yang tidak baik adalah kecenderungan monopolistik, seperti memonopoli jalan ke surga, surga itu milik semua orang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, tokoh agama merupakan sosok yang cukup disegani di Indonesia, bahkan dalam ranah politik, sentimen agama juga kerap menjadikan senjata untuk meraup masa yang banyak. Dengan hal ini tentu tokoh agama memiliki peran yang cukup vital untuk menjaga persatuan bangsa, dengan menyebarkan nilai – nilai persatuan dan toleransi terhadap perbedaan, karena pada hakikatnya perbedaan bukan alasan untuk saling membenci dan mengajak pada kebencian. Dewan Pertimbangan MUI juga menyerukan agar masyarakat tidak memilih golput dalam Pemilu 2019. Meskipun tidak ada fatwa yang mengharamkan golput. Menurutnya golput bisa menurunkan kualitas Pemilu.

* Penulis adalah, Pengamat Masalah Sosial Politik

  • Setiap karya tulis opini disiarkan di kolom Kontemplasi ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini, maka sesuai aturan pers dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini, dan Redaksi akan menyiarkan tulisan tersebut secara berimbang.