Erie Prasetyo

OLEH ERIE PRASTYO  *

Intainews.com:SADARKAH kita jika saat ini pers nasional berada di tengah konflik sosial dan ‘pembodohan massal’. Saat perusahanaan pers secara vulgar (terang-terangan) menunjukkan kepentingan dan tanpa malu-malu memihak dan membela para penguasa.Tak perlu ilmu yang tinggi atau pendidikan jurnalistik, masyarakat umum bisa dengan mudah mengetahui ada perusahaan pers memihak kepada para penguasa hanya dengan membaca halaman depan media cetak atau online.

Bahkan, jika ingin lebih mudah mengetahui arah perusahaan pers tersebut, baca saja halaman khusus Pemilu atau tampilan berita-berita politiknya yang dikemas menjadi partisan. Contoh yang sempat ramai diulas pers nasional terkait isu ‘Sontoloyo’ dan Wajah “Boyolali’. Isu itu ramai karena diucapkan dua calon Kepala Negara. Pertanyaan mendasar pentingkah media mengulas isu dua kata tersebut secara besar-besaran.

Apakah para pelaku pers nasional tidak menganalisis terlebih dulu dampak suatu berita jika telah diterbitkan? Atau memang kemampuan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan pers tersebut kurang mumpuni, sehingga mencomot begitu saja berita sensasional kemudian disiarkan. Artinya pers kita seperti mundur ke belakang. Kemunduran pers nasional tersebut terjadi hanya karena satu hal, yakni politik.

Sangat ironis, di negara yang persnya menganut kemerdekaan pers justru berada dalam belenggu kekuasan politik. Tunduk dan mengikut oleh kekuasaan politik. Bukan rahasia lagi banyak pemilik media di negara ini adalah seorang politisi dan pengusaha. Bahkan dekat dengan para penguasa, sehingga kepentingan para penguasa harus diorbitkan dan dijaga oleh pers nasional. Sungguh ironis, eksesnya fungsi kontrol sosial yang merupakan hak pers menjadi lumpuh.

Dalam pembukaan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.

Dalam pembukaan UU tentang Pers sangat jelas, Pers Nasional harus memiliki hati nurani, menegakkan keadilan dan kebenaran (independen), memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan bangsa. Pers Nasional juga harus profesional (bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan norma-norma), bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apa yang terjadi? Publik dihebohkan dengan isu seorang tokoh politik negara mengkritik pers nasional karena tidak memberitakan suatu event sosial skala besar di ibu kota negara. Padahal event itu diberitakan pers asing atau media asing. Sedangkan media nasional hanya hitungan jari saja yang memberitakan kegiatan tersebut. Walaupun  masih ada satu media televisi yang memberitakan event besar tersebut.

Peran media nasional yang tidak muncul di event tersebut menimbulkan kecurigaan publik. Kritik pedas dari berbagai kalangan pun muncul, publik pun semakin paham terhadap media-media partisi yang mengatasnamakan pers nasional. Sedangkan kritik yang dilontarkan oleh tokoh politik tersebut jadi isu yang digoreng media-media partisi. Tokoh tersebut dituding tidak mendukung kemerdekaan pers dan sebagainya.

Ditinggalkan Masyarakat

Bahkan sejumlah orang pers dikabarkan menggelar aksi karena tidak terima tokoh tersebut melontarkan kritiknya. Apakah pers absolut? Sehingga tidak bisa dikritik. Ingat pers itu diawasi oleh rakyat, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pada awal pertengahan tahun 2018, saya pernah bergabung dengan media online nasional. Mulanya, media tersebut menjalankan fungsi pers dengan baik.

Apa lacur? Seiring berjalannya waktu, media tersebut terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada pihak tertentu dalam hal ini terkait politik. Bahkan pimpinan media tersebut juga terang-terangan mengumumkan bahwa media tersebut mendukung salah satu tokoh politik. Hal ini membuat saya kecewa. Mulanya saya kira hanya saya seorang yang tidak sepakat dengan cara pimpinan media tersebut, ternyata ada banyak wartawan yang tidak setuju dengan cara pemilik media tersebut. Satu per satu para wartawan dan jajaran redaksi pun memilih keluar dari media tersebut.

“Media massa yang diamanahkan oleh UU Pers untuk independen, tidak etis jika berpihak kepada salah satu pihak,” kata seorang redaktur yang mengundurkan diri dari media online yang berpihak tersebut. Dalam menugaskan wartawan, pimpinan media itu juga cenderung mencari isu yang tendensius. Saya salah satu yang cukup lama bertahan di media tersebut, yang akhirnya saya juga keluar setelah mendapat informasi dan melakukan penelitian terhadap media partisi itu.

Peran pers sangat penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Jika pers di suatu negara sudah tidak lagi sehat, tidak independen, memihak kepada politik tertentu, maka rakyat yang bisa menjadi pengawas, menentukan untuk ramai-ramai menepiskan media partisan tersebut. Jika operasional sebuah perusahaan pers hanya untuk kepentingan pihak tertentu, seperti memakai kacamata kuda, tidak hanya ditinggalkan jajaran redaksi dan wartawan, tetapi ditinggalkan masyarakat yang segera pindah ke lain media dengan mudah.

* Penulis adalah, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Medan

  • Setiap karya tulis opini disiarkan di kolom Kontemplasi ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers, pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini, dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.