Komisi I DPRD Batu Bara.foto/Ist.

Batu Bara-Intainews.com : Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Batu Bara dengan Kepala Desa (Kades) Sei Simujur, dan Camat Laut Tador, di Gedung Dewan, Kamis (30/4/2020) pekan lalu.

Dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Batu Bara, Elizar, Kabag Hukum Setdakab Batu Bara, Rahmad Sirait, dan Sektetaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batu Bara, Ariyanto.

Dalam rapat itu Sektetaris PPDI Batu Bara, Ariyanto meminta Kades Sei Simujur membatalkan SK pemberhentian parades, dan mengembalikan mereka pada posisi semula. Karena, menurutnya, proses pencopotan parades telah melanggar aturan.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Dinas PMD Batu Bara, Elizar. Kata dia, penggantian Parades Sei Simujur tidak sesuai dengan peraturan berlaku, seperti Permendagri No 67 Tahun 2017, serta tidak memiliki rekomendasi tertulis dari Camat Laut Tador.

Hal itu diperkuat Kabag Hukum Setdakab Batu Bara, Rahmad Sirait. Dia mengatakan, tidak ada celah bagi kades untuk memberhentikan parades dalam situasi pandemi covid-19. Karena telah ada Surat Edaran Bupati yang melarang kades melakukan penggantian parades dalam situasi darurat covid-19.

Sementara Kades Sei Simujur, Sutimin mengatakan penggantian parades sudah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Batu Bara. Menurut dia, pergantian parades adalah hak prerogatif kades.

“Sudah mengacu pada Surat Edaran Bupati yang memperbolehkan pergantian parades setelah 3 bulan pelantikan kades. Makanya setelah 3 bulan saya laksanakan penggantian seperti yang saya rencanakan,”kata Sutimin.

Sedangkan Camat Laut Tador, Adil Hasibuan mengaku Sutimin memang ada berkoordinasi dengan dirinya soal penggantian parades tersebut. Namun karena situasi pandemi covid-19, maka dia meminta Sutimin agar lebih mengutamakan penanganan corona dulu.

“Berdasarkan Surat Edaran Bupati, penggantian parades memang diperbolehkan 3 bulan setelah pelantikan kades. Tapi penggantian parades juga harus sesuai peraturan yang berlaku”, tegas Adil.

Sementara anggota Komisi I, Sarianto Damanik meminta Pemkab Batu Bara untuk tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Kenapa harus ke Komisi I? Berikan saja sanksi kepada kades yang tidak patuh, agar kasus serupa tidak terjadi pada desa lainn,” kata Sarianto.

Anggota Komisi I lainnya, Citra Muliadi Bangun juga mendesak Sutimin untuk mengembalikan jabatan parades yang diberhentikannya itu,”Kembalikan SK mereka seperti semula,”tegas Citra.

Menyikapi hal itu Ketua Komisi I, Azhar Amri mengatakan semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini,”Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk membatalkan SK, kenapa tidak dilaksanakan,” Tanya Azhar.

Dalam rapat itu akhirnya dewan merekomendasikan untuk membatalkan SK Pemberhentian 16 Parades Sei Simujur, dan mengaktifkan mereka kembali seperti semula.

Dan Camat Laut Tador, Adil Hasibuan berjanji akan memanggil Kades Sutimin,”Secepatnya akan saya surati kades untuk membatalkan SK pemberhentian 16 parades tersebu,”tegas Adil.

Kades Sei Simujur, Sutimin, beberapa waktu lalu telah memberhentikan sekaligus mengganti sebanyak 16 orang parades-nya. Kebijakan itu akhirnya menimbulkan polemik.Inc-Elmi