Ilustrasi (dok)

Pro dan kontra mewarnai tanggapan terkait dihembuskannya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Banyak kalangan menilai, banyak yang tidak cocok terkait hal itu, karena tidak mewakili masyarakat secara utuh.

Bahkan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, naskah secara konseptual kurang memperhatikan fenomena sosial karena tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia banyak yang memiliki sayap-sayap organisasi perempuan yang sudah memiliki pengalaman lama.

Apalagi, organisasi sayap perempuan dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu memang lebih banyak bergerak di bidang penguatan ketahanan keluarga.

Saleh mengatakan belum masuk pada pembahasan substansi saja RUU Ketahanan Keluarga sudah menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat.

Polemik dan kontroversi terkait beberapa materi yang ada dalam RUU Ketahanan Keluarga perlu menjadi perhatian utama sehingga pembahasan tingkat lanjut, bila memang dilanjutkan, akan menjadi lebih mudah.

Apalagi, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga juga perlu menyelaraskan dengan Undang-Undang tersebut. Ant-02