Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian

Medan-Intainews.com:Penanganan kasus korupsi Runway Nias Selatan [Nisel] rampung, segera disidangkan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] Medan. Menurut Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian, jika perkara tersangka itu selesai dikerjakan JPU, selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Informasi dihimpun Intainews.com, Minggu 3 November 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara [Kejatisu] sedang merampungkan penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan runway, taxiway, dan apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara [UPBU] Lasonsdre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan senilai Rp 14.755.476.788 pada tahun 2016.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Kejatisu Sumanggar Siagian, kepada wartawan di Medan, tersangka SHS [34] PNS pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan sebagai Ketua/Koordinator Tim Pengawas Belanja Modal pada paket pengerjaan peningkatan proyek runway.

Pemenang PT MAI, AH Direktur II

“Dalam waktu dekat ini, perkara korupsi merugikan keuangan negara itu, segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan,” ujar Sumanggar. Ia menjelaskan, tersangka itu ditahan Kejati Sumut, sejak Selasa [23/10] dititipkan di Rumah Tahanan Negara [Rutan] Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka itu, penyidik Pidana Khusus [Pidsus] Kejatisu melakukan pemeriksaan terhadap SHS. “Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan [BAP] dan pemeriksaan kesehatan terhadap umanggar.

Sebelumnya, peristiwa korupsi tersebut pada tahun 2016, saat itu UPBU Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nisel mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan Pavement Classification Number [PCN] runway, taxiway, apron dengan AC-hotmix termasuk marking volume 45.608 meter persegi dengan anggaran senilai Rp27 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Setelah melalui tahapan proses pelelangan, Pokja ULP menetapkan pemenang lelang yaitu PT Mitra Agung Indonesia dengan AH sebagai Direktur II. Penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] dengan nilai Rp26.900.900.000. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PT Harawana Consultant dengan direkturnya DCN. *tim