Walikota Medan digiring ke kantor KPK Jakarta

Setelah cukup alat bukti, sekarang baru ditangkap melalui OTT. “Ya siapa yang menabur angin dia yang menuai badai,…”

Medan-Intainews.com:Berita ditangkapnya Walikota Medan Dzulmi Eldin Rabu 16 Oktober 2019 pagi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] ada yang mengaku tidak terkejut. “Sejak dua tahun terakhir isu dugaan korupsi Walikota Medan sudah beredar dari mulu ke mulut,” kata pengamat sosial politik Dadang Pasaribu.

Jadi, tambah Dosen FISIP USU ini, mungkin KPK saat itu belum mencukupi alat bukti, sehingga baru sekarang ditangkap melalui operasi tangkam tangan [OTT]. “Ya siapa yang menabur angin dia yang menuai badai,” tukas Dadang.

Setelah ditangkap dan dibawa KPK ke Jakarta, Kantor Walikota ramai didatangi wartawan. Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution mengaku kepada wartawan, belum bisa berkomunikasi dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin pasca diciduk KPK.

Dalam jumpa dengan wartawan di Balai Kota, Akhyar yang didampingi Sekda Wiriya Alrahman menyebutkan belum mengetahui detail diamankannya Walikota. “Kita belum konfirmasi ke KPK. Kita belum tahu siapa saja yang diperiksa. Belum tahu juga terkait apa dan saya juga belum bisa komunikasi dengan beliau,” kata Akhyar, Rabu [16/10/2019]. Akhyar juga belum tahu di mana terjadinya OTT tersebut.

Setelah diamankannya Walikota, menurut Akhyar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Soal Eldin,”Nanti kami lihat situasinya, karena saya belum bisa membuat langkah lebih lanjut karena belum tahu apa informasinya yang pasti,” tukas Akhyar.

Sebagaimana di siarkan Intainews.com, pagi tadi menurut juru KPK Febri Diansyah, benar ada operasi tangkap tangan [OTT] yang dilakukan KPK di Kota Medan. “Ada tim KPK yang ditugaskan di Medan,” kata Febri Diansyah. Febri menjelaskan, OTT dari malam sampai dini hari tadi.

Ketujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Walikota, Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Walikota serta pihak swasta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. “Tim sedang mendalami, 6 orang lainnya diperiksa di Polrestabes Medan,” ungkap Febri iansyah.

Informasi dihimpun Intainews.com, hingga Rabu 16 Oktober 2019 sore ini, diketahui Eldin melaporkan hartanya senilai senilai Rp 20,3 miliar. Berdasarkan situs e-lhkpn KPK, harta Dzulmi terdiri dari tanah dan bangunan sejumlah Rp 11,5 miliar yang tersebar di daerah Deliserdang, Medan dan Jakarta.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [LHKPN] juga mencatat harta Dzulmi di antaranya adalah satu unit mobil dan 4 unit sepedamotor senilai Rp 193 juta. Selain itu, Dzulmi memiliki harta bergerak sebesar Rp 4,9 miliar dan kas senilai Rp 3,6 miliar.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan kepada wartawan, KPK juga menyita uang yang jumlahnya lebih dari Rp 200 juta. Uang itu diduga berasal dari praktik setoran antar dinas dan sudah berlangsung beberapa kali. “Masih dalam proses penghitungan. Tim sedang mendalami lebih lanjut,” tutur Yuyuk.

Hingga saat ini Dzulmi Eldin masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Informasi yang diterima dari wartawan di Jakarta, dari enam orang yang ditangkap bersama Walikota Medan tiga orang sudah tiba di KPK Jakarta, sementara satu orang masih diburu karena saat hendak ditangkap di Medan melarikan diri. * Inc-tim