Ilustrasi. Demo revisi UUKPK. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Analis Politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah Putra menilai, disahkannya UU KPK telah menjatuhkan martabat Presiden Joko Widodo [Jokowi]. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] pembatalan UU KPK diperlukan.

Dikatakan Dedi, sebagaimana dilansir Teropongsenayan.com, setidaknya ada dua hal alasan mengapa Perppu pembatalan UU KPK sangat diperlukan. Pertama, presiden perlu meredam gejolak publik atas disahkannya UU KPK, di mana UU tersebut dianggap memberi peluang bebas koruptor lebih mudah, dan semakin menyulitkan upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan menerbitkan Perppu setidaknya tuntutan publik terakomodasi,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu 6 Oktober 2019. Kedua, Dedi kembali menjelaskan, melalui Perppu, presiden dapat dianggap menyelamatkan KPK dari senjakala. Sekaligus pengakuan atas kesalahan langkah Presiden yang semula menyutujuinya.

Tetap Ada di Petahana

“Ini juga menjadi pelajaran berharga bahwa apapun yang ditandatanangi tidak bisa tidak dibaca, presiden harus benar-benar memastikan keputusannya tidak menjatuhkan martabat presiden,” terang Dedi Kurnia Syah.

Analis Politik yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion [IPO] mengungkapkan, catatan lainnya yakni, Perppu bukan solusi akhir, lantaran ada potensi untuk ditolak DPR, tetapi setidaknya dengan terbitkan Perppu sesegera mungkin, dapat menghambat pemberlakuan UU KPK baru.

Sebab menurutnya, jika DPR menolak maka harus dibahas ulang dalam masa sidang berikutnya. “Harapannya, DPR yanag sekarang, jauh lebih baik dari yang telah purna tugas. Meskipun harapan itu kecil sekali, mengingat sebagian besar DPR selain di isi petahana, dominasinya tetap ada pada petahana,” tukasnya. *tsc