Ilustrasi. Istimewa

Jika RKHUP ditunda, maka sangat memungkinkan Jokowi harus mencabut revisi UU KPK dengan Perppu.

Jakarta-Intainews.com:Setelah Presiden Joko Widodo [Jokowi] meminta Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [RKUHP], menyusul desakan mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi [UU KPK] juga menunda pengesahan Revisi UU Permasyarakatan [RUU PAS] mengalir.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Partai Gerindra, Desmond J Mahendra mengatakan, jika Jokowi bisa menunda RKHUP atas dasar tekanan masyarakat, ujarnya, maka UU KPK yang terlebih dahulu harus dicabut. Sebab, UU tersebut yang mendapat gelombang protes paling besar dari masyarakat.

“UU KPK itu kan belum diundangkan, kenapa enggak dicabut aja sekalian? Semuanya protes itu,” ujar Desmond sebagaimana dilansir Tempo.co akhir pekan lalu. Dengan penundaan pengesahan RKUHP, sebut Desmond, maka pengesahan revisi UU Pemasyarakatan atau RUU PAS juga harus ditunda. “Kenapa? Karena satu napas dengan KUHP ini juga,” tegas Desmond.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan jika RKHUP ditunda, maka sangat memungkinkan untuk membatalkan pengesahan Revisi UU Pemasyarakatan dan Jokowi harus mencabut revisi UU KPK dengan Perppu.

Fickar menjelaskan korelasinya, jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, maka akan menurunkan statusnya tidak lagi sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime, melainkan menjadi tindak pidana umum.

RKUHP hingga revisi UU KPK

Demikian juga Revisi UU PAS yang mencabut PP 99/2012, maka narapidana tindak pidana korupsi diperlakukan seperti narapidana tindak pidana biasa. “Jadi itu korelasinya, KUHP sebagai induk atau payung dari hukum atau UU Pidana pasti akan menjadi rujukan UU atau aturan lain yang bersifat pidana,” kata Fickar, Minggu 22 September 2019.

Sementara elemen mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak menggelar unjuk rasa di Yogyakarta, Senin 23 September 2019, dilansir Tirto.id. Mereka menolak RKUHP hingga UU KPK bersama Poster aksi ‘Gejayan Memanggil’. Koordinator Aksi, Nailendra mengatakan, gerakan ini tak berafiliasi dengan kampus mana pun.

Sehingga mengusung aspirasi warga terhadap sejumlah persoalan saat ini mulai penundaan RKUHP hingga revisi UU KPK. “Dalam konsolidasi ada belasan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogya. Aksi ini murni dari masyarakat. Ada pelajar dan pekerja. Ini gerakan organik,” ujar dia.