Agus Raharjo & Laode M Syarif. Foto Istimewa

“KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana Undang-Undang, masak menolak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond. Namun KPK akan mati suri.

Jakarta-Intainews.com:RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin menjadi UU jika ditolak Presiden Jokowi. Demikian tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sebagai reaksi terkait rencana sepihak DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut KPK, disertai faktor-faktor lain, langkah DPR itu mengancam keberadaan KPK. Ini bukan pertama kali DPR periode 2014-2019 ingin merivisi UU KPK. Informasi dihimpun Intainews.com, Jumat 6 September 2019, Agus Raharjo menyebut, harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk.

Dia mengindikasi ada sembilan persoalan di draf rancangan revisi UU KPK yang dilambungkan DPR RI, berisiko melumpuhkan kerja KPK. Di antaranya, independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi.

Juga pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, serta penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” tukas Agus. Bahkan DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi.

Gayung bersambut, mengetahui suara itu Komisi III [Hukum, HAM dan Keamanan] DPR RI menilai, KPK tidak berhak menolak usulan revisi UU KPK. Sikap KPK yang menolak revisi UU tersebut dinilai DPR sebagai sikap yang aneh.

“KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana Undang-Undang, bukan pembuat Undang-Undang, ini kan yang aneh. KPK menolak, mereka bukan pembuat undang-undang, masak pelaksana undang-undang menolak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis 5 September 2019.

Namun, mantan Pimpinan KPK Abraham Samad menyoroti revisi UU KPK yang baru disetujui DPR. Menurutnya, beberapa pasal yang akan direvisi membuat KPK mati suri. Dia meminta DPR menyelesaikan rancangan UU yang masih menjadi pekerjaan rumah ketimbang mengutak-atik UU KPK.

“Revisi hendak melumpuhkan sistem kolektif kolegial Pimpinan KPK dalam pengambilan keputusan dengan memperpanjang alur penyadapan dengan melibatkan izin Dewan Pengawas,” ucap Abraham Samad Jumat 6 September 2019.

Wakil Ketua KPK RI Laode M Syarif tetap menolak rencana Badan Legislatif DPR yang mengusulkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK belum membutuhkan perubahan aturan. *Inc-17

  • Bagikan berita ini