Labuhanbatu Ahmat Muflih SH memberikan sambutan

Setelah didata KPK secara ringkas banyak aset milik daerah yang belum besertifikat.

Rantauprapat-Intainews.com:Tim KPK Ardiansyah didampingi rekannya Harun Hidayat menyebutkan, di tahun 2019 selain dari 8 area peniliaian pemberantasan korupsi, KPK lebih mengutamakan fokus [menyorot] kepada 2 hal, yaitu PAD dan aset daerah.

Hal itu dikatakan KPK saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi [Monev] rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang data dan karya Kantor Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat, Kamis 8 Agustus 2019. Kegiatan Monev disambut Sekda Ahmad Muflih mewakili Plt Bupati Labuhanbatu, yang berharap tim dari KPK dapat membina para ASN melaksanakan program-program kerja ke depan.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memahami apa yang akan kita lakukan dalam menindaklanjuti pencegahan korupsi. Kita harus lebih serius,” ujar Muflih.

Semoga, katanya, Pemkab Labuhanbatu tidak lagi tersandung tindak pidana korupsi. Untuk itu dia meminta tim dari KPK dapat memberikan arahan. Sedang ASN agar tidak segan bertanya tentang beberapa hal yang belum dipahami, terutama yang berhubungan dengan aplikasi.

“Beberapa bulan yang lalu Plt Bupati juga telah melakukan MoU dengan Kanwil BPN di Medan. Hal tersebut dilakukan para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, terkait bagaimana kerjasama dengan BPN supaya sertifikasi aset kita dapat lebih lancar,” ungkap Ardiansyah.

Sebab, lanjutnya, setelah kita data secara ringkas banyak aset milik daerah yang belum besertifikat. Di dalam kegiatan monev rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019 di Labuhanbatu turut dihadiri para kepala OPD, dan dipaparkan progres pencapaian, kendala yang dihadapi serta inovasi yang telah dan akan dilakukan. *Inc-05