Yusril Ihza Mahendra. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi sempat mengutip pernyataan Yusril Ihza Mahendra pada 2014 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak terbatas dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Namun, menurut Yusril hal itu sudah tak relevan.

Menurut Yusril, setelah adanya UU Nomor 7 tahun 2017 [UU Pemilu], maka kewenangan MK terbatas. Sebagaimana diketahui, MK, Jumat 14 Juni 2019 menggelar sidang perdana terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Agenda sidang dengan mendengarkan permohonan dari tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden nomor urut 02. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan permohonan gugatan dalam perkara sengketa hasil pemilu tidak ditujukan kepada KPU. Menurutnya, saat ini KPU tidak harus berada di posisi termohon.

Arief mengatakan dilihat dari pembacaan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional [BPN], Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa tidak adanya dugaan yang ditujukan kepada KPU. Hingga saat ini ia meyakini bahwa KPU tidak seharusnya berada di posisi termohon. *Inc-17-rpo