Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegerasi Sumatera Utara Muhammad Fitriyus memimpin rapat Komite Advokasi Daerah

Diharapkan Sumut yang beberapa kali pejabatnya tersandung kasus dengan KPK harus komitmen untuk berubah dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Medan-Intainews.com:“Kita harus berkomitmen mau berubah karena Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah sekarang bekerja dengan sangat sungguh-sungguh membersihkan Sumut dari korupsi.

Hal itu dikatakan Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegerasi Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Fitriyus, yang menegaskan, Pemprovsu mendukung Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumut.

Diyakini KAD bisa membantu membersihkan Sumut dari korupsi. “Pemprov Sumut akan memberikan dukungan penuh kepada KAD agar cepat bekerja. Sebenarnya ini sudah terbentuk tahun lalu, tetapi belum ada legalitasnya,” ujar Fitriyus.

Sekarang, jelas Fitriyus, kita akan berupaya kuat agar KAD bisa dilegalkan dengan SK Gubernur dan mereka bisa bekerja dengan lebih baik membersihkan korupsi dari Sumut.

Hal itu diungkapkan Fitriyus yang juga Asisten Administrasi Umum dan Aset saat rapat Komite Advokasi Daerah di Ruang Kaharuddin Nasution Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 15 Mei 2019.

KAD merupakan forum komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis berintegritas dan mencari solusi untuk kendala-kendala investasi di daerah.\

“Kita harus berkomitmen mau berubah karena Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah sekarang bekerja dengan sangat sungguh-sungguh membersihkan Sumut dari korupsi,” tandas Fitriyus.

Ketua Tim Unit Pencegahan Korupsi untuk sektor swasta Roro Wide Sulistiowati menyebutkan, KAD merupakan forum yang berbentuk swadaya sehingga tidak memiliki gaji. Forum independen berisi orang-orang yang berkomitmen penuh menghapuskan praktik-praktik kotor dalam bisnis.

Menurut Kepala Korwil I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro, mengingatkan, jangan sampai forum Komite Advokasi Daerah (KAD) ini malah menjadi wadah persengkokolan pengusaha dan pemangku kepentingan.

Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara memastikan para pengusaha siap untuk mendukung KAD. Menurutnya dengan berjalan baiknya KAD maka akan membantu lahirnya entrepreneur sejati yang akan membangun daerahnya dan memberikan pemasukan besar kepada Sumut.

Selain dengan KAD, KPK juga memanfaatkan teknologi untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi khusus pajak. Terutama untuk hotel dan restauran. KPK memiliki alat mencegah terjadinya korupsi yaitu tapping box.

“Jadi, hotel dan restaurannya tidak bisa bohong berapa pendapatan mereka. Saat ini KPK sudah bekerja sama dengan Medan, Deliserdang dan Pematangsiantar. Tiap daerah kita pasangi sekitar 200-300 tapping box,” tambahnya.* Inc-03