Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto (kiri) dan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution (tengah) memperlihatkan barang bukti kasus dugaan politik uang di kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, di Riau. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Di Jakarta, diduga politik uang sedang ditangani Bawaslu DKI bersama Polres Metro Jakarta Utara. Kasus ini diduga melibatkan calon anggota DPRD DKI Muhammad Taufik dari Partai Gerindra. Kepolisian dan Bawaslu menangkap Charles Lubis pada Senin, 15 April 2019 dengan barang bukti 80 amplop berisi uang.

Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto mengatakan, penangkapan Charles didasarkan dari informasi warga. “Informasinya ada rencana pengumpulan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh peserta Pemilu,” ujarnya.

Budhi menjelaskan, 80 amplop berisi uang tunai senilai Rp 500 ribu. Namun, polisi belum membuka seluruh amplop tersebut. ” Saya melihat itu adalah lembar merah (uang pecahan Rp 100 ribu dalam amplop),” kata Budi.

Muhammad Taufik menampik tudingan ada politik uang. Menurut dia, uang yang dibawa Charles itu untuk koordinator saksi tingkat rukun warga. Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno membantah semua dugaan kepolisian soal penangkapan kasus politik uang dari kalangan pendukung 02.

Sementara Bawaslu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menemukan sedikitnya 6 kasus dugaan politik uang selama masa tenang tahapan Pemilu Serentak 2019. Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono, menyebutkan politik uang di kabupaten ini menjalar hingga ke penduduk desa.

Menurut Yon, 6 kasus dugaan politik uang menjelang pencoblosan tersebut tersebar di Kecamatan Sokaraja, Purwokerto Selatan, Cilongok, Purwojati, Tambak, dan Jatilawang. Barang buktinya berupa 48 amplop masing-masing berisi uang pecahan Rp 25 ribu, Rp 20 ribu, Rp 100 ribu, dan beberapa lembar kartu pintar atau kartu surat suara pemilu.

“Kami bersama Panwaslu Kecamatan dan Tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sudah mendatangi lokasi penemuan untuk meminta keterangan awal dari pelapor, mengambil, dan menerima barang bukti. Setelah mengumpulkan keterangan awal, data tersebut akan dikaji oleh Tim Gakkumdu untuk menentukan proses lebih lanjut,” katanya.

Fadli Zon membantah soal OTT terkait Gerindra. Foto Istimewa

Sehari menjelang pencoblosan Pilpres 2019, sejumlah penangkapan dan penggrebekan dilakukan oleh kepolisian di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut dilakukan kepolisian untuk menyisir praktik politik uang. Dari kegiatan tersebut, di sejumlah daerah banyak ditangkap para anggota daerah BPN 02, dan sejumlah kader partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

Beberapa di antaranya penangkapan terjadi di DKI Jakarta, di Jawa Timur (Jatim) dan beberapa tempat di Yogyakarta. Juga di Tapanuli Selatan dan di Gunungsitoli Kepulauan Nias Sumatera Utara, Pekanbari Riau dan lainnya pada Selasa (16/4).

Jangan Gegabah

Lalu anggota Dewan Pengarah BPN 02, Fadli Zon menegaskan, operasi tangkap tangan (OTT) dan sejumlah kegiatan penggrebekan oleh kepolisian terhadap tim pemenangan daerah Prabowo-Sandiaga, merupakan aksi salah duga.

Menurut Fadli Zon, mereka yang ditangkap dalam OTT maupun penggrebekan, memang membawa sejumlah uang. Namun uang tersebut bukan dimaksud untuk melakukan money politic, atau serangan fajar.

“Jadi kami tegaskan, mereka itu (yang tertangkap) membawa surat mandat resmi sebagai saksi-saksi untuk membawa (uang) bantuan yang berasal dari masyarakat,” kata dia saat ditemui di Kertanegara, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa 16 April 2019.

Fadli Zon yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, selama ini, pasangan Prabowo-Sandiaga ikut mengandalkan peran masyarakat dan pendukung dalam penggalangan dana kampanye dan pengawalan di tempat pemungutan suara (TPS).

Dana tersebut dialokasikan BPN untuk logistik dan transportasi para saksi saat hari pencoblosan pada Rabu 17 April 2019. “Itu (yang tertangkap) adalah petugas-petugas resmi yang membawa dana bantuan dari masyarakat untuk dukungan logistik dan transportasi saksi-saksi Prabowo-Sandi,” terang Fadli Zon.

Karena itu Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan kepada Polri, agar tak gegabah melakukan penangkapan dan penggrebekan, hanya untuk membingkai opini tentang kalangan pendukung Prabowo-Sandi yang hendak main curang lewat politik uang saat pencoblosan.

Gerakan Rakyat Anti Koropsi (Gertak) Sumatera Utara, Hendra Hutagalung mengakatan kepada Intainews.com, sebaiknya kasus tertangkap tangan tersebut tidak selesai di penangkapan saja, pihak aparat hukum memprosesnya, sehingga menjadi jelas kasus politik uang atau bukan. *Inc-04-tpc-rpo