Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Erywan Pehin Yusof. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Menteri luar negeri Brunei Darusalam membela hukum pidana syariah merajam mati dan cambuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang memicu protes aktivis dan pemerintah negara lain.

Menteri Luar Negeri Dato Erywan Pehin Yusof mengatakan dalam suratnya kepada PBB bahwa undang-undang itu lebih fokus pada pencegahan daripada hukuman dan akan menjaga kesucian garis keturunan keluarga dan perkawinan.

Surat itu dikirim setelah PBB mengecam undang-undang itu melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Dilansir dari Daily Mail, 12 April 2019, Erywan mengatakan bukti yang dibutuhkan dalam kasus hukuman mati harus tinggi, menyiratkan bahwa hukuman ini akan jarang digunakan.

“Tujuannya adalah untuk mendidik, menghalangi, merehabilitasi, dan memelihara daripada menghukum,” katanya. Dia menambahkan hukuman mati juga akan dikenakan untuk penistaan terhadap Islam.

Mereka yang tertangkap basah melakukan hubungan seks lesbian akan dihukum oleh empat puluh cambukan, sementara pencuri akan dipotong tangan kanannya. Pencuri yang melanggar berulang kali kemudian akan dipotong kakinya. *tpc