Binjai-Intainews.com:Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPPAS-RI Kota Binjai minta Pemko Binjai, segera mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung No. 589/PK/Pdt/2018 tentang status 14 ruko di Pasar Bundar Binjai (foto).

Ketua LSM LPPAS-RI Binjai Zulkifli menjelaskan, Selasa, 5 Maret 2019, keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemko Binjai sudah diputuskan 10 Agustus 2018. Dalam amar putusan MA Pemko Binjai berhak atas tanah seluas 737,1 M2 yang dikenal sebagai Pasar Bundar dan menghukum tergugat satu sampai XXIII menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong.

Tergugat I sampai XXIII juga diharuskan membayar secara tanggung renteng ganti rugi sebesar Rp 6.589.000.000 yang terdiri kerugian materil Rp 1.589.000.000 dan immaterial Rp 5 milyar. Keputusan PK yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MARI) menyebutkan Pemko Binjai sudah mengambil langkah penyelesaian tanggung renteng yang ditetapkan.

“Hal ini yang kami pertanyakan, proses ganti rugi itu apakah sudah dilakukan, sebab kami melihat di ruko yang sudah ditetapkan pemiliknya Pemko Binjai masih dihuni tergugat,” ujar Zulkifli. Sehingga kami mempertanyakan melalui surat No.14/SAK/BJ/02/2019 yang ditujukan kepada Walikota Binjai dan Ketua DPRD Binjai realisasi atas keputusan Mahkamah Agung akan ruko di Pasar Bundar Binjai.

Zulkifli mengemukakan, realisasi kepetusan MA yang sudah punya kekuatan hukum tetap, harus dilakukan. Apalagi ruko yang berada di atas tanah itu masih dihuni yang bersangkutan. Keberadaan penghuni ruko saat statusnya bagaimana, apakah mereka menyewa dan bagaimana realisasi ganti rugi yang sudah ditetapkan MA Rp 6. 589.000.000 sudah dibayarkan penghuni ruko. “Saya akan menyurati kembali Walikota dan DPRD Binjai guna kepastian ruko di pasar Bundar.” ujarnya. * Inc. 08