Sri Astuti. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Sri Astuti (56), dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) baru-baru ini yang mendakwa Sri telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan negara hingga Rp 1 triliun.

Informasi dihimpun Intainews.com Senin 11 Februari 2019, JPU Kanin menyatakan Sri Astuti telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dia dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun,” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Nazar Efriadi.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut agar Sri Astuti didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim pun diminta membebani terdakwa dengan kewajiban membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 2,7 miliar.

Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka dia dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Setelah mendengarkan tuntutan JPU, pihak terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan berikutnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang akan dilanjutkan pekan depan.

Dalam dakwaan disebutkan, kasus ini terkait dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2.024,5 hektare yang berakhir pada tanggal 9 Juni 2000.

Untuk perpanjangan HGU dilakukan pengukuran pada 1997 yang dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomor: 29/1997 tanggal 24 November 1997. Dari hasil pengukuran luasnya dinyatakan 1.883,06 Ha. Dari jumlah itu, 1.809,43 Ha mendapat perpanjangan HGU, sedangkan 73,63 Ha tidak diperpanjang.

Dalam kurun 2003 hingga 2017, Sri Astuti selaku Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu untuk melengkapi permohonan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti menerima uang dengan jumlah bervariasi, antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 untuk tiap dokumen. Sementara berkas persyaratan untuk penerbitan SKT itu telah sediakan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani.

Penerbitan 405 SKT di atas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dinilai telah menguntungkan Sri Astuti dan orang lain, yaitu orang-orang yang tertera pada SKT dan menguasai 604.960,84 M2 lahan. JPU pun menyatakan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini PTPN 2 sebesar Rp 1.013.476.205.182,16.

Perkara tindak pidana korupsi ini bukan yang pertama dihadapi Sri Astuti. Dia belum lama bebas setelah menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan penjara setelah tertangkap tangan personel Polrestabes Medan saat menerima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017. *mdc