Eni Saragih. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Eni Maulani Saragih, terdakwa suap PLTU Riau-1 dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 6 Februari. Perempuan kelahiran 13 Mei 1970 ini dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa juga menuntut Eni membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. Uang ini merupakan akumulasi dari jumlah suap dan gratifikasi yang diduga diterima politikus Golkar ini.

Tak hanya itu, jaksa juga menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan Eni. Alasan jaksa KPK, Eni merupakan pelaku utama dalam perkara suap PLTU Riau-1, sehingga dinilai tidak layak mendapat status JC. “Terdakwa selaku anggota Komisi 7 DPR RI periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini,” kata Jaksa Lie Setiawan saat membacakan tuntutan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4/2011 syarat untuk menjadi justice collaborator adalah mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, bersedia membantu bongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset hasil dari korupsi yang dilakukannya.

Sejauh ini, Eni memang telah memenuhi beberapa persyaratan itu. Misalnya, ia telah mengembalikan uang suap dan gratifikasi yang diterimanya. Sejak proses penyidikan hingga 1 Februari 2019, Eni Saragih sudah mengembalikan Rp4,05 miliar dan 10 ribu dolar Singapura.

Eni juga membongkar keterlibatan rekan partainya dalam kasus ini. Selain Idrus Marham [kini sudah terdakwa], Eni juga menyebut keterlibatan Setya Novanto, Airlangga Haertarto, hingga Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng.

Saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, pada 2 Januari 2019, Eni secara terang-terangan mengatakan jika dirinya hanya menjalankan perintah Mekeng. Menurut Eni, Mekeng lah yang memperkenalkan dirinya ke pemilik PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk, Samin Tan.

“Untuk membantu PT AKT [Asmin Koalindo Tuhup] di perusahaannya Bu Nenie [Nenie Afwani, Direktur PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk], saya diperintah oleh ketua fraksi saya, bapak [Melchias Markus] Mekeng. Ketua fraksi di Partai Golkar,” kata Eni kepada hakim.

Dalam kasus ini, Mekeng sudah pernah diperiksa KPK, pada pertengahan September 2018. Saat itu, Mekeng dicecar soal aliran dana dari Eni Saragih ke Munaslub Golkar. Akan tetapi, kepada awak media Mekeng membantah soal dugaan tersebut.

Namun, semua yang dilakukan Eni tidak membuat jaksa KPK mengabulkan permohonan status JC. Dalam tuntutan jaksa, sikap kooperatif dan keputusan Eni mengembalikan uang suap dan gratifikasi hanya membuat ia dituntut ringan.

Eni tak terima disebut jaksa sebagai aktor utama. Usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Eni menegaskan jika ia mendapat perintah dari Setya Novanto, ketua umum Golkar saat itu. “Bagaimana saya dibilang pelaku utama? Saya enggak punya saham di PT Blackgold, saya enggak punya saham di PT Samantaka, saya hanya diperintah sebagai petugas partai,” kata Eni usai sidang, Rabu, 6 Februari 2019.

Eni juga beralasan, selama proses penyidikan hingga persidangan telah bersikap kooperatif. Hal itu ia tunjukkan dengan mengaku menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha, termasuk menyerahkan uang suap dan gratifikasi ke KPK.

Ia pun ‘khawatir’ kelak tidak akan ada yang mau mengajukan diri sebagai justice collaborator kalau sikap kooperatif dari tersangka korupsi tidak diapresiasi. “Pimpinan KPK juga harus melihat bagaimana orang akan membuka semua, bekerja sama, kalau saya yang sudah membuka semua tidak dilihat sama sekali,” kata Eni membela diri. *tid