Medan-Intainews.com:Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution, Medan, kedatangan para mahasiswa tergabung dalam Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (BPM Sumut), Rabu 6 Februari 2019 (foto).

Kedatangan mahasiswa diterima langsung dan ditanggapi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian. Kordinator lapangan BPM Sumut, Abdul Haris Daulay menyampaikan permasalahan pengelolaan retribusi dan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

“Kami menduga pengelolaan pajak, maupun retribusi oleh BPPRD Medan dijadikan sebagai ajang untuk, memperkaya diri sendiri. Terbukti dengan OTT terhadap dua oknum pegawai/honorer BPPRD Medan beberapa waktu lalu, yang terindikasi menerima suap dengan dalil tidak terdaftar sebagai wajib pajak,” sebut Abdul Haris.

Ditambahkan Haris, ada dugaan pemberian diskon pajak kepada pihak Mall Plaza, yang merupakan akal-akalan semata untuk mendapatkan penyetoran di bawah meja. “Kepada penegak hukum kami minta untuk diusut tuntas dugaan kompromi illegal antara wajib pajak dengan petinggi, pegawai BPPRD Kota Medan,” kata Abdul Haris.

Ditegaskan Abdul Haris, penegak hukum diminta usut keterlibatan Kepala BPPRD Kota Medan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai/honorer beberapa waktu lalu. Kuat dugaan kerjasama terstruktur telah biasa terjadi antara Kepala BP2RD dengan pihak wajib pajak di seluruh kota Medan melalui pegawai yang ada.

“Kepala Kejatisu, Fachruddin Siregar diminta pihaknya agar mengusut tuntas dugaan setoran bawah meja terkait Pajak Retribusi, Pajak Parkir (Plaza, Mall, Hotel dll), Reklame, Iklan, Restorant dan Hiburan Malam. Dan dugaan perubahan data target Retribusi pajak setiap tahunnya yakni 2017 dan 2018,” tandas Abdul Haris.

Kasipenkum Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada massa BPM Sumut mengatakan, laporan dan tuntutan akan disampaikan kepada Kepala Kejatisu untuk proses tindaklanjut.
“Selaku penegak hukum, Kejatisu akan memproses setiap laporan dan informasi. Begitu pula yang disampaikan BPM Sumut terkait dugaan kolaborasi, permasalahan retribusi pajak di BPPRD Medan,” ungkapnya. *tim