ILustrasi. Istimewa

Soal pemberian suap seks (gratifikasi seks) kepada penyelenggara negara bisa dijerat pidana. “Itu bentuk hadiah juga, yang membiayai orang lain,” ujar Alexander Marwata.

Jakarta-Intainews.com:Mulai tahun ini pemberi hadiah atau pun gratifikasi kepada penyelenggara negara akan dijerat hukum pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dikatakan Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat.

“Pemberi gratifikasi bisa dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Bagi penyelenggara negara yang menikmati, akan dijadikan tersangka penerima suap. Kalau selama ini yang kami kejar klarifikasi adalah penerima gratifikasi, mulai tahun ini KPK akan melakukan klarifikasi terhadap pemberinya,” kata Syarif.

Dijelaskannya, pihaknya selama ini hanya melakukan pemanggilan terhadap penerima gratifikasi untuk menjelaskan maksud dari pemberian tersebut. Namun, sekarang pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada pihak pemberi. Di antaranya mengetahui motif pemberian gratifikasi, termasuk sumber dana atau barang yang diberikan.

Menurut Syarif, jika uang yang digunakan untuk memberi gratifikasi berasal dari kantong negara, maka akan dianggap sebagai bentuk lain dari usaha penyuapan. Saat ini, Surat Keputusan (SK) pimpinan, menurut Syarif sudah dikeluarkan dan mulai digunakan untuk menangkap pihak pemberi gratifikasi.

“SK (surat keputusan) kita katakan bahwa barang uang itu milik negara. Maka ketika dikeluarkan SK, yang terjadi adalah pemberian itu oleh KPK dianggap sebagai gratifikasi, yang di-anggap suap. Ketika pemberian itu oleh KPK dianggap suap, maka si pemberinya harusnya kita konotasikan sebagai pemberi suap,” tutur Syarif.

Meski sudah mendapat lampu hijau, Syarif menyebut tidak semua pemberian gratifikasi akan diusut. Dia mengatakan akan memulai pengusutan dari nilai barang atau gratifikasi yang besar. Menurutnya, skema pengusutan dari mulai nominal besar itu menjadi pertimbangan tersendiri. Lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki lembaga antirasuah ini punya keterbatasan.

“Tidak terbatas (nominal), tapi karena mungkin keterbatasan orang di kami. Sebagai info di tahun 2018, pelaporan gratifikasi itu mencapai 2.300 laporan, yang bisa kami tindak lanjuti itu sangat sedikit ya. Kalau ditanya berapa nilainya, kami akan pilih yang nilainya material,” tukasnya

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga sempat menyinggung soal pemberian gratifikasi seks kepada penyelenggara negara bisa dijerat pidana. Menurut dia di beberapa negara berkembang lain, gratifikasi seks masuk dalam kategori gratifikasi. “Saya pikir itu kan bentuk hadiah juga, yang membiayai orang lain,” ujar Alexander.

Alexander menyebut pemberi gratifikasi mengeluarkan uang untuk membiayai layanan seks bagi penerima gratifikasi. Apalagi jika dibalik pemberian itu ada maksud tertentu yang meminta imbalan.

“Mestinya itu bisa dijerat sebagai gratifikasi, apalagi kalau dalam pemberian itu ada sesuatu yang diberikan oleh penerima gratifikasi itu, misalnya dengan menyalahgunakan wewenang, pemberian izin, dan seterusnya,” imbuhnya. * rmc