Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian usai kenaikan pangkat dari Bintang Satu (Brigjen) menjadi bintang dua (Irjen) di Gedung Rupatama, Mabes Polri.

Jakarta-Intainews.com:Kepolisan akan memproses hukum kepada pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut tercoblos. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menuturkan, pelaku penyebar hoaks itu akan terancan hukuman 10 tahun.

“Ini adalah penyebaran berita bohong yang diatur dalam Undang-Undang (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ancaman hukumannya 10 tahun, Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15,” ujar Iqbal di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 4 Desember 2019).

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU ITE berbunyi, “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Sementara ayat (2) berbunyi, “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun“.

Iqbal menuturkan, tim Kepolisian sedang berada di beberapa tempat untuk mengumpulkan semua alat bukti yang ada. Namun, ia belum menjelaskan secara detail alat bukti dan keterangan yang sudah didapat.

“Walaupun ada berbagai alat bukti yang sudah kita kumpulkan, dan berbagai keterangan yang sudah kita ambil, tapi tidak patut saya sampaikan di media,” kata Iqbal. Polisi, kata Iqbal, juga sedang mengejar orang-orang yang dengan sengaja menyebar berita hoaks ini.

Menurut Iqbal, tidak menutup kemungkinan siapapun di balik ini kita akan proses hukum. Berita bohong itu yang kita kejar. Iqbal mengatakan pada saatnya Polri akan menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada publik. *kpc